SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Komisi A khawatir poling tersebut akan membawa preseden buruk dalam pengisian jabatan di masa yang akan datang. Terlebih, pelaksanaan poling untuk memilih pejabat selama ini tidak diatur secara normatif.
Hal tersebut mengemuka saat Komisi A DPRD mengundang anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Wonogiri untuk rapat dengar pendapat (hearing), Senin (28/2/2011). Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD tersebut, Komisi A mempertanyakan untuk apa dan siapa sebenarnya inisiator poling Sekda, serta sejauh mana keterlibatan Baperjakat dalam pelaksanaan poling itu. Selain itu, dipertanyakan pula proses pengajuan calon Sekda, berapa calon yang diajukan ke Bupati, serta berapa calon yang diajukan kepada Gubernur.
Menjawab pertanyaan tersebut, Plt Sekda Sutanto Djosowijatmo, mengungkapkan Baperjakat tidak tahu menahu mengenai poling itu apalagi sampai terlibat. Sedangkan dalam pengisian jabatan Sekda, Sutanto mengatakan Baperjakat hanya mengusulkan nama-nama pejabat eselon II yang memenuhi syarat secara administratif sesuai Permendagri No 5/2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Kabupaten Kota.
Ditemui seusai hearing, Ketua Komisi A, Sutarno SR, menegaskan tidak ada prasangka buruk terkait pelaksanaan poling Sekda. Pihaknya hanya ingin mengklarifikasi hal tersebut agar tidak ada pihak yang dipojokkan.
“Kami hanya menekankan jika poling ini tidak diatur secara normatif ya sebaiknya ditinjau ulang agar tak menimbulkan preseden buruk,” katanya.
(shs)