SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Solopos.com)–Sejumlah lembaga bantuan hukum (LBH) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyatakan kesediaannya mendamping Bambang Nugraha, pelapor praktik dugaan pungutan liar (Pungli) yang menimpa kru bus antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Tirtonadi.
Staf Organisasi Lembaga Pengabdian Hukum (LPH) Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (Yaphi) Solo, Winarso, saat dihubungi Solopos.com, Rabu (23/2), menyatakan kesediannya untuk mendampingi Bambang Nugraha dalam mengusut kasus dugaan Pungli yang menimpa sejumlah kru bus AKDP dan AKAP di tempat pembayaran retribusi (TPR) Terminal Tirtonadi. “Kami tidak keberatan untuk ikut mendampingi dia (Bambang-red) dalam mengusut kasus dugaan Pungli tersebut. Pada prinsipnya, tenaga kami siap melayani persoalan warga yang menjadi korban praktik terlarang yang dilakukan pemerintah,” terang Winarso.
Hal senada juga dikemukakan Divisi Advokasi LBH Mega Bintang, Imron Supomo. Imron mengungkapkan keterbukaannya untuk membantu Bambang dalam mengusut kasus dugaan Pungli di Terminal Tirtonadi. ”Kasus dugaan Pungli itu harus diusut sampai tuntas. Nanti kami akan berkoordinasi dengan saudara Bambang selaku pelapor praktik dugaan Pungli tersebut,” ujar Imron.
Sementara itu, beberapa LSM di Solo yang tergabung dalam Konsorsium Kota Solo juga menyatakan dukungannya kepada Bambang. Koordinator Konsorsium Solo, Zainal Abidin mengungkapkan keprihatinannya atas mencuatnya kembali kasus dugaan Pungli di Terminal Tirtonadi. ”Kami salut dengan keberanian Bambang dalam mengungkapkan dugaan kasus Pungli tersebut. Namun, selama ini terkesan tidak ada yang membantu pihak Bambang. Padahal, beliau berhadapan langsung dengan jajaran Pemkot Solo dan DPRD. Inilah yang membuat kami berniat memberikan bantuan untuk mengusut kasus ini hingga selesai,” ujarnya.
Terpisah, saat dihubungi melalui telepon, Bambang menyambut baik niatan dari sejumlah LBH dan LSM untuk mendampingi dirinya dalam mengusut kasus dugaan Pungli di Terminal Tirtonadi. “Sebuah LSM sudah menemui saya dan menyatakan siap membantu menyelesaikan masalah ini. Kalau memang ada lembaga lain yang ingin membantu, saya sangat berterima kasih,” urai Bambang.
Di lain sisi, Komisi III DPRD Solo menggelar pertemuan dengan perwakilan Perusahaan Otobus (PO) Puspa Jaya pada Rabu pagi. Dalam kesempatan itu, perwakilan PO Puspa Jaya Solo menyerahkan surat resmi dari pimpinan pusat yang berada di Lampung. Dalam surat tersebut, PO Puspa Jaya menyatakan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam pengusutan dugaan Pungli di Terminal Tirtonadi. Akan tetapi, pihak perusahaan mengakui, sejumlah nama yang melaporkan kasus dugaan Pungli di Terminal Tirtonadi tersebut merupakan kru bus PO Puspa Jaya.
mkd