Selasa, 22 Februari 2011 06:59 WIB News Share :

Dipo Alam ancam media jelekkan pemerintah

Jakarta (Espos) – Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengancam media yang terus menjelekkan pemerintah dengan cara memutus iklan. Bagi Dewan Pers, langkah ini harus dilakukan dengan cara proporsional. Salah satunya terlebih dulu menyebut media yang dimaksud.

“Sebaiknya Pak Dipo Alam proporsional. Media mana yang dimaksud, itu harus spesifik,” kata anggota Dewan Pers Agus Dibyo, Senin (21/2).

Menurut Agus, sebagai pejabat publik Dipo seharusnya tahu cara mengkritik yang baik. Jangan sampai semua media disamaratakan sebagai pihak yang terus-terus menjelekkan pemerintah tanpa dasar.

“Media mana dan berita yang mana harus jelas karena media menjelek-jelekkan pemerintah ada dua, pemerintahnya yang jelek dan layak dikritik atau medianya menggunakan kacamata yang kurang berimbang, sehingga yang positif hanya tampak yang jelek,” paparnya.

Saat ditanya soal ancaman pemboikotan iklan, Agus enggan berkomentar terlalu jauh. Menurut dia, hal utama yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuktikan media mana yang melanggar kode etik.

“Bisa ke medianya langsung atau bisa lewat dewan pers. Tapi hindarilah statement-statement yang bersifat generalistik,” tutupnya.

Dipo sebelumnya mengancam akan melakukan boikot media yang selalu memberitakan keburukan pemerintah. Boikot dilakukan dengan cara memutus iklan di media tersebut. “Saya akan hubungi semua Sekjen dan humas kementerian, jangan pasang iklan di situ,” kata Dipo.

dtc/try

lowongan pekerjaan
PT. Astra International Tbk-isuzu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…