SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com) – Keputusan Partai Golkar untuk terus menggolkan hak angket pajak bisa berujung kepada pecahnya koalisi. Risiko itu tetap akan diambil Partai Golkar karena masalah pajak adalah hal penting.
“Kami menyadari konsekuensinya, tapi kita nggak bisa mundur karena semuanya terang benderang untuk diselesaikan,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, Senin (21/2).
Sampai Selasa (22/2) pagi ini, sikap Golkar tidak berubah. Menurut Setya, masalah pajak harus menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan negara. “Jadi ini yang bisa mengubah merugikan kerugian negara harus diubah undang undang, ini untuk penerimaan negara serta mengatur sistem dan manajemen perpajakan,” sambungnya.
Saat ditanya apakah Golkar dilobi Demokrat menjelang pemungutan suara, Setya tak mau berkomentar banyak. Yang jelas, kata dia, hubungan dengan partai yang dipimpin Anas Urbaningrum itu masih baik.
Terkait keberadaan partai Golkar di Setgab koalisi, persoalan angket mafia pajak sudah dijelaskan dalam rapat. “Ya kita menghormati dan sudah jelaskan waktu rapat Setgab, Pak Syarif (Syarif Hasan, sekretaris Setgab) menyadari masalah pada Demokrat dan partai lain. Masalah angket mereka menyadari dan dapat mengerti,” tutupnya.
Rapat paripurna rencananya dimulai pukul 09.00 WIB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Selain membahas hak angket pajak, ada agenda lain yang akan dibahas, yakni pengambilan keputusan RUU tentang transfer dana.
dtc/try