Senin, 21 Februari 2011 12:58 WIB News Share :

Intervensi pemerintah pada PSSI untuk maju

Jakarta (Espos) – Desakan agar Pemerintah melakukan intervensi terhadap PSSI mulai disuarakan sejumlah pihak. Sanksi dari FIFA bisa dianggap sebagai langkah mundur untuk kemudian maju lebih jauh.

Harapan melihat perubahan di PSSI praktis lenyap saat hanya ada dua nama yang lolos sebagai calon Ketua Umum PSSI tahun 2011-2015. Dua nama itu Ketum PSSI dan wakilnya kini, Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie.

Meski keputusan belum final, harapan bahwa akan terjadi perubahan mendasar di PSSI sudah telanjur punah. Pegiat Save Our Soccer (SOS) Apung Widadi mengharapkan ada intervensi dari Pemerintah terhadap keputusan Komite Pemilihan yang cuma meloloskan Nurdin dan Nirwan.

“Masalah sepakbola bukan hanya masalah orang bola, klub, dan suporter, tapi harus ada perhatian Pemerintah. Bukan cuma Menpora, tetapi juga Presiden,” cetus Apung di Jakarta, Senin (21/2).

Menurutnya bisa saja Presiden memanggil tim seleksi atau bahkan dilakukan pemeriksaan karena ada kecurigaan rekayasa. Intervensi yang terukur ini perlu untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia,” imbuhnya.

Namun bila intervensi terukur tersebut tidak membawa perbaikan dan Nurdin terpilih kembali sebagai Ketum PSSI 2011-2015, Apung mendesak agar Pemerintah melakukan tindakan luar biasa. “Misal Nurdin terpilih kembali, intervensi harus dilakukan. Bentuk-bentuknya mungkin saja kongres ulang. Cuma memang sebenarnya di Indonesia tidak ada yang bisa menghentikan rezim PSSI. Intervensi Pemerintah boleh saja, bukan hal yang haram,” kata Apung yang juga peneliti di ICW itu,

Desakan kepada pemerintah agar mengintervensi PSSI juga dilontarkan oleh Ian Kurniawan, pengurus Asosiasi Suporter Indonesia (ASI). Hanya saja, ASI berniat turun ke jalan sebelum benar-benar mendesak Pemerintah bertindak. “Langkah pertama kita turun ke jalan, mencari simpati masyarakat dan memberikan pencerahan kepada masyarakat.  Masyarakat  awam kan bertanya-tanya,  kenapa seorang Jendral tidak lolos dan kalah sama mantan napi,” ujar Ian.

“Bukannya kami mendukung Jendral (George Toisutta), tapi kami ingin memberi pencerahan kepada masyarakat soal Statuta FIFA, Electoral Code FIFA dan Statuta PSSI,” tukas Ian yang tinggal di Cirebon.

Ian juga berharap agar keputusan Komite Pemilihan Exco, Wakil Ketua Umum dan Ketua Umum PSSI 2011-2015 bisa diubah di Komisi Banding. Tapi bila tidak, maka intervensi Pemerintah jadi hal tidak terhindarkan.

“Kita lagi menunggu hasil Komisi Banding yang digembar-gemborkan netral dan tak berpihak. Tapi kalau tak ada tindak lanjut dan tidak ada perkembangan berarti, kita desak Pemerintah bekukan PSSI,” kata Ian.

Baik Apung maupun Ian mengaku tidak keberatan apabila akibat intervensi Pemerintah maka Indonesia akan dikenai sanksi FIFA berupa larangan bertanding di ajang internasional selama dua tahun ke depan.

“Setelah Piala Dunia 2010, pengurus sepakbola Nigeria jadi tersangka korupsi, Pemerintah intervensi. FIFA lalu memberi sanksi satu tahun. Indonesia belum lolos Piala Dunia, Piala AFF juga pertandingannya diduga dijual. Intervensi tidak apa-apa. Yang bisa menghentikan PSSI kalau tidak suporter bergerak serempak, ya Pemerintah,” tutur Apung.

“Saya asumsikan begini, meneruskan PSSI sekarang, mundur 10 tahun ke belakang. Kalau kita dibekukan FIFA, cuma mundur dua tahun. Semua ada risikonya, ada dampak negatif dan positifnya. Kita cari yang dampak negatifnya paling kecil,” tambah Ian dalam kesempatan terpisah.

dtc/try

lowongan pekerjaan
Hotel Margangsa, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…