SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karanganyar (Espos)–Kalangan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar mendesak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) segera bersikap tegas terkait beredarnya buku tentang perjalanan hidup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka meminta Disdikpora segera menarik seluruh buku berisi tentang SBY. Mereka juga menolak buku SBY dijadikan buku wajib ataupun pendamping mata pelajaran di semua jenjang sekolah di Karanganyar.
Wakil Ketua DPRD Juliyatmono ketika dihubungi Espos, Minggu (20/2) menyatakan mestinya Disdikpora segera mengambil langkah tegas polemik tentang beredarnya buku SBY tersebut. Jangan sampai beredarnya buku SBY menganggu jalannya proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah-sekolah penerima bantuan paket buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010.
“Harus jelas buku itu arahnya mau dibawa ke mana. Kami menolak jika buku itu dijadikan buku wajib atau pendamping,” tegasnya.
Juliyatmono menyayangkan buku-buku yang berisi tentang perjalanan hidup SBY dan Ani Yudhoyono secara masif beredar di Karanganyar.
Apalagi buku tersebut digelontorkan langsung dari pusat melalui DAK tahun 2010. Mestinya tidak hanya buku tentang SBY saja, namun juga mantan Presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Megawati Soekarno Putri, Gus Dur dan lain sebagainya.
“Tapi ini yang jadi masalah kenapa hanya buku SBY saja. Ada kepentingan apa?” tegasnya.
isw