SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Espos) – Setelah Partai Bintang Reformasi (PBR) secara resmi menyatakan bergabung dalam Gerindra, kini giliran ratusan advokat dan paralegal yang menyatakan akan bergabung dengan Partai Gerindra.
Hal ini seperti disampaikan Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman di Jakarta, Sabtu (19/2). Menurut pria yang akrab dipanggil Habib, keputusan para advokat bergabung dengan Gerindra diputus dalam Rapat Pimpinan Nasional Serikat Pengacara Rakyat (SPR) yang diadakan di Hotel Sahid Jaya Jakarta kemarin, Jumat (18/2).
“Advokat dan paralegal yang ada di SPR dan tersebar di 33 provinsi di Indonesia akan beramai-ramai masuk ke Partai Gerindra,” ujar Habib.
Dikatakan Habib, saat ini anggota SPR di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 973 orang dan seluruhnya telah sepakat untuk bergabung dengan Gerindra. Selain anggota SPR banyak advokat-advokat dan paralegal lain yang selama ini banyak melakukan advokasi gerakan rakyat juga akan bergabung ke Gerindra. “Diharapkan advokat itu sudah teregistrasi sebagai anggota Partai Gerindra sebelum pertengahan 2011 ini,” ujarnya.
Salah satu alasan bergabungnya para advokat dan paralegal masuk ke dalam partai Gerindra adalah karena perjuangan hanya melalui jalur hukum untuk membela rakyat tidak akan pernah selesai tanpa selesainya persoalan politik sistemik yang selama ini melilit bangsa Indonesia.
“Contoh paling konkrit adalah persoalan outsorching perburuhan yang sangat banyak terjadi. Hubungan kerja outsorching adalah hubungan kerja yang sangat tidak manusiawi namun justru dilegalkan di Indonesia. Penghapusan outsorching tidak akan pernah bisa dilakukan melalui proses hukum semata, tetapi harus melalui perjuangan politik,” tuturnya.
Terkait niat para advokat ini, lanjut dia, Gerindra menyambut baik. Gerindra berharap para advokat tersebut bisa memaksimalkan kemampuan advokasinya dalam membantu menyelesaikan persoalan hukum rakyat di basis-basis Gerindra. Basis-basis Gerindra kebanyakan memang rakyat di kalangan bawah seperti buruh, nelayan, petani yang sering menjadi korban ketidak-adilan hukum.
inilah.com/try