SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Espos) – Berbeda dengan anggota koalisi lainnya, PKS dan Golkar memutuskan untuk mendorong pembentukan hak angket mafia perpajakan. Langkah dua partai tersebut dinilai sebagai upaya untuk mempersiapkan diri mereka menjelang Pemulu 2014.
“Saya rasa pergerakan mereka terkait erat dengan 2014. Meski di koalisi, mereka kan juga merasa perlu untuk menyusun persiapan,” tutur anggota DPR dari Fraksi PAN, Riski Sadiq, di Jakarta, Sabtu (19/2).
Riski mengatakan tidak terlalu aneh, jika PKS dan Golkar bertolak belakang dengan Setgab. Karena menurutnya meski sama-sama berada dalam payung koalisi, dua partai itu tetap memikirkan posisi tawar pada partai yang berkuasa. “Ini persoalan bargaining ya. SBY kan sudah tak bisa nyapres di 2014, mereka melihat itu,” papar anggota Komisi IX ini.
Sedangkan untuk sikap PAN, Riski mengatakan partainya untuk saat ini masih sesuai dengan sikap awal, yakni memberikan kesempatan bagi lembaga hukum dan Panitia Kerja Pajak untuk bekerja. “Untuk saat ini seperti sikap kami masih seperti itu,” tandasnya.
Sebelumnya Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengungkapkan motif Golkar menggalang angket mafia pajak untuk membersihkan nama baik Golkar dan Ical. Tujuan ini hanya bisa dilakukan dengan mengungkap mafia pajak lewat Pansus Angket Mafia Pajak. “Golkar tidak punya banyak pilihan untuk itu (membersihkan nama baik) selain kami menunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apa-apa dengan mafia pajak,” ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Priyo, langkah ini ditempuh guna mematahkan serangan dari anggota Satgas Antimafia yang dinilai secara terang-terangan mencoba mengarahkan kasus Gayus ke Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.
“Memang selama ini kami diserang dan jadi sasaran tembak anggota Satgas tersebut. Angket ini punya kepentingan besar,” terang Priyo.
dtc/try