Jumat, 18 Februari 2011 15:40 WIB News Share :

Susno ngantor lagi, Polri harus lapang dada

Jakarta (Espos) – Komjen Pol Susno Duadji akan kembali mengantor Senin depan sebab dia tidak ingin mendapatkan gaji buta. Keputusan Susno ini harus disikapi Polri dengan tangan terbuka. Jangan ada penolakan, karena dikhawatirkan akan berujung pada keriuhan.

“Tindakan Susno pergi ke kantor dilandasi oleh kesadaran hukum, wajar-wajar saja. Polri perlu menerima realita itu, dia belum diputus bersalah,” kata anggota Kompolnas Novel Ali di Jakarta, Jumat (18/2).

Novel tidak memungkiri bila nanti muncul penolakan dari kepolisian terkait Susno. Polri harus lapang dada, bagaimanapun Susno adalah jenderal bintang tiga dan masih aktif. “Saya perkirakan akan ada ketegangan psikologis, tapi jangan sampai menjadi wacana publik dan masuk ke ranah publik. Kalau sampai terekspose, Susno tidak diterima akan memukul Polri,” tambahnya.

Kalau Susno diperlakukan tidak baik, pencitraan Polri akan kembali buruk. Publik akan menyerang ketidakadilan yang didapatkan Susno.

“Masalahnya memang lingkungannya apa bisa menerima dia? Tapi ya itu tadi, kalau tidak disambut dengan tangan terbuka rekan sejawatnya bisa menjadi blunder untuk Polri. Walaupun nanti Susno akan timbul kontroversi dia tetap boleh berkantor. Dia belum dibuktikan bersalah.”

Susno yang telah ditahan selama 90 hari, lepas dari sel pukul 00.00 WIB. Jaksa dianggap terlalu lambat menghadirkan 108 saksi sehingga masa tahanannya habis. Namun, dia masih menjalani sidang kasus korupsi dana pengamanan Pemilukada Jawa Barat. Susno dituntut 7 tahun bui dan denda Rp 8 miliar.

dtc/try

Lowongan Pekerjaan
Kepala Sekolah KB & TKIT Alhikam Delanggu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…