SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Klaten (Espos)–Pelayanan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Klaten terancam mengalami stagnansi. Jamkesda tahun 2010 yang dilayani PT Askes berakhir pada 9 Maret mendatang sedangkan proses lelang untuk Jamkesda tahun ini baru diajukan ke unit layanan pengadaan (ULP) pertengahan Februari.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, Ronny Roekmito, Jumat (18/2), mengatakan setelah mengkaji dasar hukum dan hasil konsultasi ke tingkat Pusat, Jamkesda diputuskan dilelang.
“Kami tak ingin kecolongan,” jelasnya kepada Espos di Klaten. Sebelumnya, Dinkes sempat berencana menempuh sistem penugasan atau kerja sama dengan PT Askes yang dinilai lebih efisian dan lebih optimal dalam penyerapan anggaran.
Menurutnya, penugasan dibenarkan oleh UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun ada judicial review dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan PT Askes bukan satu-satunya penyedia layanan kesehatan. Selain itu muncul rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan Jamkesda termasuk jasa sehingga pengadaannya harus dilelang.
Berdasarkan rekomendasi LKPP tersebut, akunya, Jamkesda 2011 senilai Rp 2,4 miliar untuk 20.250 peserta dilelangkan lewat ULP Pemkab. Ronny tak menampik kemungkinan terjadi stagnansi pelayanan Jamkesda lantaran proses lelang memakan waktu cukup lama. Namun pihaknya tak terlalu khawatir karena warga miskin yang berpenyakit berat atau berpotensi menderita penyakit berat sudah terkaver seluruhnya dalam Jamkesmas.
Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Yoga Hardaya mengatakan pengadaan Jamkesda dengan lelang atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga tidak masalah sepanjang ada payung hukum kuat yang bisa dijadikan pegangan dalam melangkah. Namun demkian, lanjutnya, Pemkab harus mengupayakan jangan sampai terjadi stagnansi pelayanan Jamkesda.
rei