Jumat, 18 Februari 2011 16:12 WIB News Share :

Marzuki Alie
Jika terima gratifikasi, anggota DPR dihukum pidana

Jakarta –– Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, aturan mengenai larangan menerima gratifikasi sudah dimasukkan dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sekalipun tidak diatur dalam kode etik, anggota DPR yang menerima gratifikasi sudah dipastikan dihukum pidana.

“Itu sudah diatur dalam UU, tidak perlu lagi diatur dalam kode etik. Artinya, bila melakukan tindakan gratifikasi itu pidana otomatis ada proses hukumnya,” ujar Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2).

Menurut Marzuki, kode etik DPR sudah sangat pas. Anggota DPR sudah sangat dibatasi untuk menjaga etika sebagai wakil rakyat.

“Bahwa tidak boleh membawa keluarga ada kecualinya, kecuali menggunakan uang sendiri,” tuturnya.

Kode etik, menurut Marzuki, juga sudah memperkuat UU MD3, sehingga meminimalisir korupsi di DPR.

“Itu jelas kan dalam pelaporan harta kekayaan negara, itu sudah aturan dan di dalam UU tidak memaksa, makanya di dalam kode etik dipaksa. Jadi kalau UU-nya tidak jelas, kode etik yang memaksa,” tandasnya.

dtc/tya

lowongan pekerjaan
induktorindo, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Sapa Salah Seleh

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (17/11/2017). Esai ini karya Tito Setyo Budi, esais, sastrawan, dan budayawan yang tinggal di Sragen. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com Solopos.com, SOLO–Ada pepatah tua dalam khazanah budaya Jawa, yaitu sapa salah seleh. Artinya,…