Kamis, 17 Februari 2011 08:14 WIB News Share :

PKB-PPP 'rebutan' Menteri Agama ganggu soliditas koalisi

Jakarta (Espos) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta konflik ‘perebutan’ posisi Menteri Agama segera diakhiri. Polemik ini dianggap telah menganggu soliditas koalisi.

“Polemik PKB-PPP soal posisi Menteri Agama merupakan hal mubazir dan tidak produktif kedua belah pihak. Cukuplah itu, tak perlu diperpanjang karena tidak menguntungkan siapa pun dan malah bisa mengganggu soliditas koalisi”, kata Sekretaris FPKB DPR, Hanif Dhakiri, Kamis (17/2).

Hanif menegaskan DPP PKB tidak pernah mengusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Agama. Adapun dorongan itu dinilai Hanif hanya berasal dari sejumlah kader yang berkeinginan agar Muhaimin menggantikan Suryadharma Ali.

“Nggak ada itu. Kita tak pernah bicara incar mengincar Menag. Itu hanya pendapat pribadi bukan sikap resmi partai,” ujarnya.

Hanif menambahkan, PKB tidak akan merespons reshuffle kabinet. Sebab, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden SBY.

“Soal resuffle itu ada atau tidak, lalu siapa di posisi apa, itu semua kembali ke presiden. PKB tidak akan ikut campur. Yang pasti kita tetap komit dengan kebersamaan dalam koalisi dan siap menerima penugasan apapun dari Presiden”, tutupnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV dari FPKB Anna Muawanah menyatakan bahwa secara kultur Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin lebih layak menjadi Menteri Agama yang kini diduduki Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Pernyataan ini kemudian menyulut situasi politik antar dua partai peserta koalisi pemerintahan ini.

dtc/try

Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…