Rabu, 16 Februari 2011 21:15 WIB News Share :

Politikus Perempuan
Pejabat kalau mau asusila, tak mungkin ke pelacuran

Jakarta –– Larangan masuk tempat pelacuran seharusnya tidak perlu diatur secara eksplisit dalam Peraturan DPR tentang Kode Etik. Sebab, pelacuran sudah masuk tindakan asusila yang dikriminalkan.

“Jadi aturan itu nganeh-anehi. Tidak relevan juga, untuk pejabat negara kalau mau asusila tidak mungkin ke pelacuran,” kata anggota DPR, Eva Kusuma Sundari, Rabu (16/2).

Politikus PDI Perjuangan yang juga aktivis perempuan ini sepakat bahwa pelacuran harus dihindari karena penuh kekerasan, eksploitasi dan inhuman. Namun, kata dia, yang menjadi tantangan integritas  Dewan sekarang adalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Transparansinya, akuntabilitas maupun fungsi representasi yang belum kuat menjadi urusan moralitas sosial yang harusnya jadi tekanan Kode Etik, bukan moralitas personal,” kata Eva.

Eva mengatakan, sebaiknya Kode Etik mengurusi kehadiran anggota Dewan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik dan transparansi.

“Yang kurang dari Indonesia adalah elite dan pejabat yang mencerminkan perilaku kesalehan sosial karena dampaknya langsung ke kepentingan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

dtc/tya

lowongan pekerjaan
garment, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…