SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Pemerintah Kota Solo dalam waktu dekat belum dapat melakukan audiensi dan sosialisasi dengan warga bantaran Sungai Bengawan Solo (SBS) terkait rencana relokasi. Meski gugatan atau class action telah dicabut, namun Pemkot perlu menyiapkan dana yang cukup untuk merelokasi warga bantaran.
Walikota Solo, Joko Widodo saat ditemui wartawan seusai meresmikan Puskesmas Gajahan, mengatakan pihaknya perlu memastikan dana untuk relokasi. “Nanti dulu, kalau dana sudah ada, baru ada sosialisasi,”katanya, Rabu (16/2). Saat ini, masih ada dana sekitar Rp 5 miliar untuk relokasi. Dana ini belum dapat digunakan karena sebelumnya masih dalam proses hukum. Jokowi menilai dana itu dirasa masih kurang sehingga Pemkot perlu meminta bantuan dana dari pusat.
Seusai banjir besar 2007 silam, katanya, pemerintah pusat siap membantu dana untuk merelokasi warga bantaran. Namun karena warga bantaran mengajukan gugatan, maka bantuan itu dihentikan untuk menghormati proses hukum.“Sebenarnya pusat sudah mau memberi uang, besar sekali jumlahnya, tapi karena Menko juga ikut digugat, jadi mandeg,”katanya.
Untuk itu pihaknya akan memulai dari awal proses pengajuan bantuan dana untuk relokasi warga bantaran. “Saya akan menghadap ke menteri, Pak Menteri, gugatan sudah dicabut, mohon dananya bisa diturunkan, kan begitu,” paparnya. Ia juga memastikan uang bantuan banjir 2007 akan ikut dibagikan ke warga setelah bersedia direlokasi. “Itu hak mereka,
baru bisa diambil setelah direlokasi,” tambahnya.
aha