SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sanur (Espos) – Industri periklanan di Bali mulai kewalahan menghadapi persaingan. Pasalnya, kue iklan dikuasai hampir 50% oleh pelaku usaha periklanan asing bersifat freelancer yang tak berizin di Bali.
Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Daerah (Pengda) PPPI Bali, Roy Guritno Wicaksono, usai Musyawarah Kerja Nasional PPPI di Denpasar di Sector Bar, Sanur, Rabu (16/2).
“Hampir 50% bisnis periklanan dikuasai asing padahal Bali hanya mendapat kue hanya satu persen dari belanja iklan nasional,” katanya.
Disebutkan, belanja iklan nasional di 2010 sebesar Rp 65 triliun, saednagkan Bali hanya meraup kue iklan kurang dari Rp 1 triliun.
Wicaksono mengatakan sektor pariwisata mendongkrak belanja iklan pariwisata secara signifikan. Namun, jatah iklan pariwisata lebih banyak diambil oleh agen periklanan asing freelancer yang tak berizin.
“Market share perusahaan periklanan lokal dengan freelance asing diperkirakan hampir berimbang 60:40,” katanya.
Kondisi makin susah karena, manajemen hotel atau vila yang menggunakan manajemen atau pemilik asing lebih suka menggunakan jasa mereka. Bahkan, para freelancer tidak menaati aturan. Mereka diduga tidak membayar pajak.
Sementara itu, Managing Director Darmawan & Associates Yoke Darmawan mengajak para praktisi periklanan Bali meningkatkan kapasitas dan daya saing. “Iklan butuh desain, konten, ekspektasi pasar, dan proses yang matang,” kata Yoke.
Ia pun mendukung upaya penertiban agen periklanan asing ilegal di Bali. Dengan kemampuan berimbang antara desainer lokal dan asing, jika lebih disiplin pihak pengiklan akan lebih suka menggunakan jasa lokal.
dtc/try