SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Grobogan (Espos)--Pemkab Grobogan kemungkinan besar tidak akan menempuh sistem outsourcing untuk memenuhi kekurangan tenaga administrasi/pengelola keuangan dan petugas pemadam kebakaran (Damkar). Karena outsourcing hanya untuk perusahaan swasta.
“Hasil konsultasi Pemkab Grobogan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, untuk memenuhi tenaga adminsitrasi/pengelola keuangan dan tenaga pemadam kebakaran harus disediakan melalui formasi CPNS. Tidak bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” jelas Asisten III Setda Grobogan Drs H Sri Mulyadi kepada Espos, Senin (14/2).
Sementara untuk tenaga kebersihan, supir dan penjaga malam, lanjut Sri Mulyadi harus menggunakan sistem tenaga harian lepas. Sehingga tidak ada kontrak tertulis maupun pengangkatan tenaga honorer setelah terbitnya PP No 48 tahun 2005.
“Kalaupun sekarang masih ada tenaga administrasi yang statusnya bukan PNS, itu karena mereka tenaga honor yang pengadaannya sebelum tahun 2005 dan sudah masuk data base,” terang Sri Mulyadi.
Sebelumnya seperti diketahui, Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Grobogan merekomendasikan ke Pemkab agar memberhentikan tenaga honorer yang diangkat setelah terbitnya PP No 48/2005.
Dengan munculnya rekomendasi ini maka sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kemudian memberhentikan tenaga honorer.
“Pemkab kemudian melakukan analisis beban kerja ternyata masih membutuhkan sekitar 695 tenaga, baik administrasi maupun tenaga pemadam kebakaran,” ujar Sri Mulyadi.
rif