Selasa, 15 Februari 2011 17:05 WIB Kolom Share :

Media sosial yang sungguh fenomenal

Ahmad Djauhar

Masih berminat untuk menjadi pejabat publik sebangsa walikota, bupati, gubernur, menteri, atau bahkan presiden dan sebagainya? Mungkin Anda perlu berpikir matang-matang, terutama di saat media sosial makin marak dalam tempo tidak lama lagi. Ketika masa itu tiba, Anda, para pejabat publik, akan semakin gerah dan lebih sering merasa ”ditelanjangi” karena apapun kebijakan yang digariskan akan dikupas habis-habisan secara langsung oleh masyarakat.

Perkembangan media sosial (social media) di jagat maya yang kian menjadi-jadi itu akan mendampingi—atau bahkan melampaui  kemampuan—media massa yang sudah eksis selama ini. Fenomena ini menandai sebuah era perubahan besar yang bukan tidak mungkin akan mengubah berbagai peta dunia, baik dari sisi demografi, ekonomi, sosial, bahkan politik.

Betapa tidak. Perkembangan media sosial kini jauh lebih pesat seiring dengan penetrasi peranti komunikasi bergerak, ketersediaan jaringan komunikasi yang lebih berkualitas dan makin terjangkaunya biaya komunikasi itu sendiri. Lihat saja beberapa fenomena penyuaraan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah secara terang-terangan di beberapa media sosial populer seperti Facebook dan Twitter.

Bagi yang aktif mengikuti pergerakan isu melalui media sosial mungkin belum lupa ketika Menteri Kominfo Tifatul Sembiring diblejeti habis-habisan di Twitter setelah bersalaman dengan Ibu Negara AS Michelle Obama sewaktu bersama suaminya mengadakan kunjungan kenegaraan di Jakarta.

Peristiwa itu pun menuai protes melalui “media kicauan” tersebut yang menyatakan kenapa kalau sama First Lady AS mau bersalaman tapi dengan perempuan lainnya tidak pernah mau. Seakan ingin membela diri, mantan Presiden PKS itu berkilah bahwa Ibu Obamalah yang menyodorkan tangan terlebih dulu dan posisi dirinya kepepet sehingga dia terpaksa menerima uluran tangan alias bersalaman tersebut.

Spontan saja, di dunia per-tweet-an dipenuhi reaksi pro-kontra soal peristiwa persalaman—yang diekspresikan sebagai #salaman (dibaca sebagai “hash tag salaman”) alias pengategorian terhadap topik, subjek atau terminologi yang merujuk pada peristiwa salaman tersebut. Bahkan, tak tanggung-tanggung, topik #salaman itu sempat menjadi trending topics alias topik hangat beberapa jam di jagat Twitter global, sampai-sampai sejumlah media online AS mengangkatnya menjadi berita atau artikel.

Bagi sejumlah orang, mengedepankan persoalan seperti itu memang terkesan remeh-temeh. Namun, karena hal ini menyangkut konsistensi sikap dari seorang tokoh publik atau selebritis maka menjadi relevan adanya sehingga menjadi bahan perbincangan publik. Bahkan, bagi sejumlah publik AS, pernyataan bernada keengganan salah seorang pejabat tinggi Indonesia untuk bersalaman dengan Ibu Negara mereka dianggap sebagai sebuah sikap tidak menghormati tamu negara, mengingat mereka tidak memahami alasan dasar yang berkaitan dengan keyakinan seseorang itu.

Itu sekadar contoh betapa partisipasi masyarakat dalam menyoroti berbagai urusan publik kini semakin jauh dan kian mendalam sehubungan dengan meningkatnya partisipasi mereka dalam bersuara melalui media sosial. Tentu saja topik yang akan digemakan pun makin bervariasi dan akan lebih tajam pengupasannya.

Revolusi 2.0
Kisah terbaru tentang media sosial tentu saja tumbangnya pemerintahan Hosni Mubarak. Peristiwa dramatis yang berkulminasi pekan lalu itu menjadi salah satu bukti yang makin memperjelas betapa kekuatan media sosial demikian luar biasa. Tanpa mengecilkan arti gerakan anti-Mubarak yang dilakukan serentak oleh 20 jutaan warga Mesir di pelbagai kota atau wilayah di Negeri Piramida itu, dukungan antusias dari  ratusan juta warga Facebook dan puluhan juta warga Twitter sedikit banyak memberikan andil bagi upaya memundurkan Mubarak dari tampuk kekuasaan yang dikangkanginya selama tiga dekade tersebut.

Tidak berlebihan kiranya jika media sosial, terutama Facebook, sedikit banyak turut menyumbang keberhasilan rakyat Mesir menjungkalkan Mubarak dari kursi kekuasaannya, sehingga gerakan massa tersebut dijuluki sebagai Revolusi Facebook atau Revolusi 2.0 (Internet 2.0 yang mulai diglobalkan pertengahan dekade 2000-an ditandai sebagai internet interaktif).

Warga dunia pun makin paham duduk perkara kenapa pemerintahan Mubarak harus dilengserkan karena penguasa Mesir tersebut cenderung menjadi penguasa absolut dan tentu saja tidak tertutup kemungkinan pemerintahannya korup. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, disebutkan bahwa kekayaan keluarga Mubarak mencapai puluhan miliar dolar AS—bahkan ada yang menyebutkan angka ratusan miliar dolar AS.

Padahal, di sisi lain masih banyak warga Mesir yang hidup dalam kekurangan sehingga mereka cukup sensitif ketika harga berbagai barang kebutuhan pokok di pasaran melonjak seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia.

Mesir memang bukan negara kaya, malah cenderung miskin. Menurut catatan Bank Dunia, GDP rakyat Mesir sekitar US$2.500 per kapita pada akhir 2009. Selama Mubarak berkuasa, negeri itu memperoleh bantuan dari AS senilai US$36 miliar sebagai kompensasi dari ”sikap manis” Mesir menjaga perdamaian dengan Israel—sekutu utama AS di Timur Tengah—serta berbagai peran penting yang dimainkan negeri para Firaun itu secara langsung maupun tidak dalam menjembatani kepentingan Gedung Putih di kawasan tersebut.

Tanpa perantaraan media jejaring sosial, mungkin saja keruntuhan kekuasaan Mubarak tetap saja berlangsung namun bisa jadi prosesnya akan lebih lama dan dukungan dunia barangkali tidak akan sebesar yang terjadi pekan silam. Namun, seperti diakui oleh banyak orang, peran media sosial—berbasis internet—tadi dalam menggalang massa sehingga mereka bersedia melaksanakan gerakan massal untuk menggulingkan pemerintahan Mubarak yang dinilai korup tersebut sangatlah efektif.

Seperti dikatakan Wael Ghonim, eksekutif pemasaran Google untuk Timur Tengah, yang konon dianggap mengarsiteki kampanye penggulingan Mubarak melalui Facebook, peran media sosial rintisan Mark Zuckerberg untuk membangun jaringan dan menggalang massa itu memang efektif.

Media sosial memang sekadar wadah, tidak lebih. Namun, dengan sentuhan kreativitas maupun kekritisan para penggunanya, terbukti bahwa ia menjadi alat ampuh untuk menuntaskan kegelisahan, ketidakpuasan, atau bahkan kemarahan massa. Karena itu, selayaknyalah setiap pemimpin kini bersikap dan bertindak lebih bijaksana.

Apakah Anda pemimpin negara, kepala pemerintahan tingkat daerah, maupun pemimpin institusi yang menyangkut kepentingan publik secara langsung, hendaknya tidak gegabah dalam menerapkan action plan dari kebijakan yang Anda gariskan. Karena, gerakan massa berbasis media sosial makin menguat posisinya dan suatu ketika akan menjadi sarana yang dapat menggoyang kedudukan Anda.

Akan tetapi, bukan berarti Anda harus selalu merasa waswas atau bahkan antipati terhadap eksistensi media sosial. Tidak! Justru, keberadaan media sosial tadi dapat menjadi sarana yang dapat mendukung kepemimpinan Anda. Untuk itu, Anda harus benar-benar memahami dan mengakrabi fungsi media sosial tadi, sehingga mampu memetik manfaatnya. Lebih penting lagi adalah bahwa Anda harus bersikap bijak, bersih dan dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan Anda, agar tidak mudah digoyang siapa pun, baik melalui media bisik-bisik, media massa, maupun media sosial.

Ahmad Djauhar
Wartawan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia

lowongan pekerjaan
Hotel Margangsa, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Sapa Salah Seleh

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (17/11/2017). Esai ini karya Tito Setyo Budi, esais, sastrawan, dan budayawan yang tinggal di Sragen. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com Solopos.com, SOLO–Ada pepatah tua dalam khazanah budaya Jawa, yaitu sapa salah seleh. Artinya,…