Selasa, 15 Februari 2011 21:06 WIB Wonogiri Share :

Kalangan DPRD beda pendapat soal panggung

Wonogiri (Espos)--Pendapat kalangan anggota DPRD Wonogiri mengenai kelangsungan nasib panggung di Alun-alun Giri Krida Bakti depan rumah dinas bupati terpecah. Ada yang mendukung agar panggung dipertahankan namun ada pula yang meminta panggung dibongkar atau dipindah ke lokasi lain.

Salah satu yang mendukung opsi agar panggung seni budaya yang pembangunannya diprakarsai oleh mantan Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi itu dipertahankan adalah Ketua Komisi C, Setyo Sukarno. Kepada wartawan, Selasa (15/2), Setyo tidak menyangkal pembangunan panggung itu memang sejak awal telah menyalahi prosedur karena izin mendirikan bangunan (IMB)-nya belum terbit.

Namun, lanjutnya, saat ini panggung itu sudah telanjur berdiri dengan megah dan hampir selesai. Akan sangat mubazir kalau dibongkar begitu saja.

“Lagipula, pembangunan panggung itu tidak menyedot uang rakyat di APBD. Menurut saya ada baiknya panggung itu dipertahankan. Saya yakin pasti akan ada manfaatnya. Soal ruang publik, di Wonogiri ini masih banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu.

Menurut Setyo, ada banyak celah untuk mencari solusi terbaik selain dirobohkan. Misalnya dengan meningkatkan pengawasan terhadap perizinan dan penggunaan panggung agar tidak mengganggu aktivitas lain seperti ibadah atau kerja di kantor-kantor pemerintah di sekitarnya. Tentu saja, sebelum itu, segala prosedur perizinan pembangunan harus dilengkapi, termasuk IMB dan HO.

Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD, Samino mengatakan terlepas dari masalah prosedural, secara pribadi dirinya tidak menolak pembangunan panggung demi kepentingan pengembangan seni dan budaya di Wonogiri. Namun, dia mengaku tidak setuju panggung itu didirikan di Alun-alun Giri Krida Bakti.

“Saya setuju dibangun panggung seni budaya tapi lokasinya jangan di situ. Lapangannya terlalu sempit dan kawasan itu menjadi terlalu crowded, sumpek, serta bisa mengurangi estetika karena keberadaannya menutupi pandangan ke pendapa kabupaten yang seharusnya menjadi ikon Wonogiri,” kata politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Samino mengatakan menyerahkan kepada tim teknis bentukan Bupati Wonogiri H Danar Rahmanto yang tengah mengkaji keberadaan panggung itu dari sisi hukum, kemanfaatan, estetika dan sebagainya. Dia berharap Bupati bisa mengambil langkah yang bijak dengan mempertimbangkan segala aspek.

Sebagaimana diinformasikan, polemik soal panggung ini kembali mencuat setelah Bupati mengumumkan telah membentuk tim teknis untuk mengkaji kemungkinan panggung itu dipertahankan atau dibongkar. Koordinator LSM Jerat, Hartono yang sempat menggugat Begug ke pengadilan mendesak agar panggung itu dibongkar. Sebab, pembangunan panggung yang tidak prosedural itu akan memberikan contoh buruk bagi masyarakat.

shs

lowongan pekerjaan
PT. Astra International Tbk-isuzu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Memaknai Imlek, Memulihkan Bumi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (15/2/2018). Esai ini karya Hendra Kurniawan, dosen Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulis menekuni kajian sejarah Tionghoa. Alamat e-mail penulis adalah hendrayang7@tgmail.com. Solopos.com, SOLO–Syahdan ketika Dinasti Qing runtuh dan mengakhiri sejarah…