SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Espos)– Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari mewacanakan pembentukan lembaga negara yang fokus melaksanakan national caracter building (NCB) semacam BP7 pada masa Orde Baru
(Orba).
Menurut dia, dihapuskannya Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (BP7) dan P4 berdampak pada munculnya konflik bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mengarah pada tindakan anarkhis.
Penegasan Hajriyanto tersebut disampaikan saat dijumpai wartawan sesuai menyosialisasikan empat pilar utama negara di
Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sragen, Senin (14/2).
Menurut dia, fenomena sosial di masyarakat menunjukkan adanya degradasi pelaksanaan empat pilar utama negara. Empat pilar itu tidak lain adalah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dan Bhineka Tunggal Ika.
“Dulu struktur organisasi BP7 ada mulai dari pusat sampai daerah. Lembaga itu dulu memasyarakatkan empat pilar melalui pembinaan P4. Nah, MPR dalam hal ini bertugas memasyarakatkan empat pilar itu berdasarkan UU 27/2009. Untuk menghadapi konflik anarkhi yang berbau SARA itu mestinya ada dua jalan yang dilewati, yakni penegakan hukum dan dengan pendekatan kultural, yakni menanamkan nilai-nilai budaya,” tegas Hajriyanto. trh