SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Espos) – Hosni Mubarak menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Mesir. Kontan hal itu disambut gembira jutaan warga yang berunjuk rasa selama 18 hari guna menumbangkan rezim Mubarak.
Namun benarkah Mubarak mundur karena desakan warganya atau ada sebab lain yang memaksa presiden negeri pharaoh itu turun tahta.
“Yang terjadi di Mesir ini sepertinya lebih mirip kudeta tak berdarah. Mubarak mundur bukan karena desakan rakyatnya melainkan karena ada yang mengkudeta dirinya,” ujar pengamat Timur Tengah dari LIPI, Hamdan Basyar, Sabtu (12/2).
Hamdan melihat beberapa keganjilan dalam mundurnya Mubarak semalam. Pernyataan mundur yang disampaikan oleh wakil presiden Omar Suleiman membuat dugaan Mubarak dikudeta semakin besar.
“Kalau tidak dikudeta, kenapa Mubarak tidak menyampaikan sendiri pengunduran dirinya kepada publik seperti Soeharto dulu. Meskipun mesir sedang bergejolak, dan istana di kepung, tapi tuntutan rakyat adalah Mubarak mundur, begitu menyatakan mundur, rakyat tidak akan menyerbu ke istana,” terangnya.
Perubahan pernyataan yang hanya kurang dari 24 jam membuat dugaan Mubarak dikudeta juga semakin kuat. Sehari sebelumnya, Kamis (10/2) Mubarak menyatakan dirinya tak akan mundur dan akan menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Wakilnya Omar Suleiman.
“Jumat siang, tiba-tiba militer Mesir membuat pernyataan bahwa mereka mendukung rakyat dan siap mengawal mereka. Sorenya Omar Suleiman menyatakan kalau Mubarak telah meninggalkan Kairo. Dan malam harinya Omar tampil di media dan menyatakan Mubarak telah mundur dan kekuasaan diserahkan militer, ini sangat aneh,” terangnya.
Menurut Hamdan, tidak ada jaminan yang dikatakan Omar 100% benar. Bisa jadi Mubarak mundur dan pergi dari Mesir, tapi soal menyerahkan tampuk kekuasaan kepada militer itu terlalu jauh dari konstitusi Mesir.
Lalu bila benar Mubarak telah di kudeta, siapa yang melakukan hal tersebut. “Sejarah pemimpin Mesir tidak bisa lepas dari peran militer, bisa saja militer yang melakukan ini,” terangnya.
Meski demikian, jika benar dalang di balik kudeta adalah militer, Hamdan yakin September mendatang tetap akan terselenggara pemilu. “Tapi apakah nantinya pemilihan itu akan bebas sebebas-bebasnya dalam artian demokratis, atau bebas terbatas. Itu masalah baru bagu negara dalam masa transisi yang diambil alih oleh militer,” imbuhnya.
dtc/try