Senin, 7 Februari 2011 16:54 WIB Klaten Share :

SAR ajukan konsep Raperda Penanggulangan Bencana

Klaten (Espos)--Kabupaten Klaten membutuhkan regulasi yang memuat aturan baku dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan penanganan bencana. Belum adanya regulasi terkait hal itu mengakibatkan potensi sumber daya yang ada di Klaten berjalan sendiri tanpa petunjuk teknis.

Demikian diungkapkan Komandan SAR Klaten, Pandu Wirabangsa dalam audiensi dengan DPRD di Gedung Dewan setempat, Senin (7/2). Mengaca pengalaman penanganan letusan Merapi beberapa waktu lalu, lanjutnya, tindakan dan aksi yang muncul bersifat parsial dan tak terpadu dengan keseluruhan program penanganan bencana. “Para relawan hanya mendasarkan pada prosedur tetap yang dimiliki masing-masing lembaga.”

Audiensi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dihadiri belasan personel SAR serta pimpinan DPRD. Pandu menilai Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana (PB) bentukan Pemkab Klaten kurang mampu mengorganisasikan seluruh potensi yang punya kepedulian dalam penanganan bencana Merapi. Hal itu menurutnya bukan kesalahan Satlak, tapi disebabkan problem kelembagaan sehingga Satlak kurang berdaya.

Dia mencontohkan dalam menangani korban erupsi Merapi pada akhir 2010 lalu sempat terjadi kesimpangsiuran dalam pengaturan relawan, mekanisme pengungsian, siapa yang berhak memindahkan pengungsi, penentuan lokasi pengungsian dan sebagainya. Menurutnya, dibutuhkan regulasi untuk menyelesaikan persoalan kelembagaan maupun persoalan lain dalam penanganan bencana sehingga risiko akibat bencana bisa diminimalisasi.

Oleh sebab itu, SAR mendesak DPRD Klaten mengambil upaya nyata dengan mempersiapkan regulasi terkait penanganan bencana. “Kami mencoba memberi masukan terkait konsep Raperda Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil kajian SAR Klaten,” urainya. Menurut Pandu, draf yang diajukan memuat berbagai hal di antaranya manajemen risiko bencana, rencana aksi daerah, SOP, penguatan kelembagaan dan lainnya.

Ketua DPRD Klaten, Agus Riyanto mengatakan pihaknya menyambut positif ajuan konsep Raperda dari tim SAR. “Kebetulan regulasi penanggulangan bencana masuk dalam prioritas Prolegda 2011 yang akan diselesaikan awal semester ini,” papar dia. Menurutnya, ada dua Raperda yang dibahas dalam waktu dekat yakni Raperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Raperda mengenai Penanggulangan Bencana.

Dia menuturkan Raperda Penanggulangan Bencana merupakan Raperda inisiatif yang diajukan oleh tujuh inisiator yang mewakili seluruh fraksi di DPRD.

rei

lowongan pekerjaan
Hotel Margangsa, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…