SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta – Permintaan PDIP agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mereshuffle 10 menteri dinilai wajar. PDIP sebagai partai oposisi berhak menilai kinerja Presiden dan kabinetnya.
“Itu semua hak Presiden. Kalau ingin reshuffle ya Presiden bisa menyampaikannya dan sebagai partai oposisi hak PDIP untuk mengatakan hal itu. Ini wajar hak mereka untuk menilai kinerja Presiden dan kabinet,” kata anggota Komisi III dari FPKS, Nasir Djamil.
Hal ini disampaikan Nasir usai diskusi mingguan di restoran Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (4/2).
Ketika ditanya apakah permintaan PDIP itu mengindikasikan PDIP ingin berkoalisi dengan penguasa, Nasir tidak dapat memastikannya.
“Ya pasnya tanya saja sama Tjahjo Kumolo. Saya pun bisa saja mengatakan semua menteri harus direshuffle,” ujar Nasir.
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo sebelumnya mendesak Presiden SBY untuk mengganti 10 menteri. Salah satu menteri yang layak diganti yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi lantaran masalah di Yogyakarta karena tidak mampu mengimplementasikan kebijakan presiden.
dtc/tya