SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Sejumlah anggota DPRD Sukoharjo mendesak Pemkab Sukoharjo untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana pada pembahasan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Desakan itu didasari masih lemahnya penanggulangan bencana di Sukoharjo, serta untuk mempermudah pengaksesan dana bantuan bencana dari pemerintah pusat. Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nur Jayanto mengatakan, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana itu sangat diperlukan menyusul rentetan bencana di Kota Makmur beberapa waktu terakhir.
“Mulai dari banjir sampai longsor, pengikisan tanah, dan yang terakhir jembatan ambrol di Gatak kemarin. Sangat penting dan kalau bisa segera, Pemkab bentuk Badan Penanggulangan Bencana,” ujar Nur Jayanto kepada wartawan di Gedung DPRD Sukoharjo, Jumat (4/2).
Dia menambahkan, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana tidak bisa diundur-undur lagi. Usulan tersebut, lanjutnya, harus dimasukkan dalam pembahasan penting penataan SOTK pada triwulan kedua ini. Hal senada diutarakan, anggota DPRD Sukoharjo, Sriyanto. Ketua Komisi III tersebut mengatakan, Sukoharjo memerlukan Badan Penanggulangan Bencana menyusul tingginya kerawanan bencana pada cuaca ekstrem saat ini.
Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya saat dijumpai wartawan mengaku sepakat atas usulan itu. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana untuk Kabupaten Sukoharjo, lanjut Wardoyo, menjadi program Pemkab pada 2011. “Kami setuju atas usulan itu, saat ini rencana pembentukannya, konsepnya, dan lain-lain tengah ditangani Asisten I,” pungkas bupati.
hkt