SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) mendesak Kepala SMPN 2 Solo, Drs Triyoto, menindak tegas guru yang menahan rapor siswa hanya karena siswa tersebut belum melunasi Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS).
Ketua DPKS, Ichwan Dardiri, saat dihubungi Espos, Jumat (4/2), mengatakan jika terbukti benar harus ada sanksi tegas. Menanggapi hal itu, Triyoto yang baru saja dimutasi dari SMPN 18 mengaku belum mengetahui kebenaran informasi itu. Tapi menurutnya hal itu seharusnya tidak terjadi karena memang keuangan sekolah tidak boleh mengganggu pelayanan sekolah.
Tapi, katanya, mungkin saja ada guru yang menerapkan kebijakan khusus seperti itu walaupun dari atasan telah memberikan arahan. Biasanya guru itu memiliki argumentasi sendiri. “Jika nanti informasi itu benar, akan ada arahan dari saya selaku kepala sekolah kepada guru tersebut tentang kekeliruannya,” katanya.
Triyoto juga menyarankan agar wali murid yanng bersangkutan menghadap ke Kasek dan menjelaskan duduk perkaranya. Jika belum mampu melunasi pembayaran, bisa meminta penundaan dengan memberikan kesanggupan waktu tertentu. Prinsipnya, tegas Triyoto, sekolah tidak akan mempersulit siswa dan orangtua.
Soal pembayaran buku yang nilainya mencapai Rp 800.000/siswa, katanya, hal itu juga tidak benar. Selama ini kebutuhan buku siswa yang sifatnya wajib, dianggarkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika ada tambahan buku yang ditawarkan di koperasi, sifatnya tidak wajib. Buku itu hanya diperuntukkan bagi siswa yang mau dan mampu.
“Kalau tentang pungutan setiap bulannya, selama ini tidak ada pungutan apapun kecuali khusus bagi siswa dari luar kota. Karena tidak mendapatkan Bantuan Operasional Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), mereka harus membayar Rp 43.000/bulan,” terangnya.
ewt