SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kairo — Hingga kini belum ada tanda-tanda demonstrasi rakyat Mesir dalam menentang Presiden Hosni Mubarak akan berhenti, setelah Selasa (1/2) janji para panitia demonstrasi untuk menggelar demo jutaan umat terealisasi.
Namun di sisi lain, beredar pertanyaan soal siapa yang akan menggantikan Mubarak, atau kelompok mana yang akan dominan dalam proses reformasi mendatang.
Selama berkuasa 30 tahun di Mesir, Hosni Mubarak senantiasa merepresi, melemahkan, atau bahkan menumpas para penentangnya. Kondisi darurat yang telah diberlakukan secara otomatis selama tiga dekade terhadap kelompok oposisi di Mesir itu, tidak lain untuk membatasi segala bentuk resistensi.
Sudah banyak individu atau lembaga yang telah menjadi korban politik otoriter rezim Mubarak, mulai dari aktivis HAM, jurnalis, politisi, hingga Ikhwanul Muslimin.
Sudah banyak individu atau lembaga yang telah menjadi korban politik otoriter rezim Mubarak, mulai dari aktivis HAM, jurnalis, politisi, hingga Ikhwanul Muslimin.
Di saat krisis politik Mesir saat ini, bermunculan tokoh-tokoh yang berpotensi menggantikan Mubarak. Berikut ini adalah penjelasan singkat lima tokoh penting di Mesir.
Mohammad ElBaradei
Lelaki berusia 68 tahun ini sebelumnya menjabat sebagai dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Pada tahun 2010, setelah masa tugasnya di IAEA berakhir, ia kembali ke Mesir. Pada tahun 2005, ElBaradei dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Nobel Perdamaian.
Dikatakannya, “Kekuasaan despotis seorang yang berasal dari militer seperti Hosni Mubarak harus diakhiri.”
Dalam beberapa bulan terakhir, ElBaradei tidak berada di Mesir. Oleh karena itu, sebagian kalangan politik Mesir merasa kecewa. Namun pada akhirnya, ElBaradei memutuskan untuk kembali ke Mesir, Kamis lalu (27/1). Setibanya di Mesir, ia menyatakan siap untuk beperan dalam pemerintahan transisi.
Namun mengingat hubungan dekatnya dengan Amerika Seriakt pada saat menjabat sebagai dirjen IAEA, ia dinilai rakyat dan kelompok-kelompok Islam bukan sebagai calon yang tepat.
Mohammad Badi
Berusia 66 tahun dan memimpin gerakan oposisi terbesar di Mesir, Ikhwanul Muslimin. Ia dikenal sebagai seorang konservatif dan karena khawatir atas represi dari rezim Mubarak, ia menghindari aksi-aksi provokatif.
Mubarak telah mencatat penumpasan gerakan Islam sebagai salah satu tujuan penting dalam garis besar kebijakannya. Mubarak menuding kelompok-kelompok Islam sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perampasan dan instabilitas yang berkobar pekan lalu. Di sisi lain, rezim Mubarak juga telah melabel Ikhwanul Muslimin sebagai lembaga terlarang. Ikhwanul Muslimin hanya diijinkan beraktivitas di sektor tertentu.
Ayman Nur
Adalah seorang politisi liberal jebolan fakultas hukum. Pada pemilihan umum presiden tahun 2005, ia menjadi rival Hosni Mubarak. Ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan mengajukan dokumen dan berkas-berkas palsu saat mendaftarkan partai pimpinannya al-Ghad. Tiga tahun kemudian ia dibebaskan.
Undang-undang Mesir melarang Ayman Nur beraktivitas di kancah politik. Sebelumnya ia merupakan anggota partai Wafd di parlemen.
Amr Moussa
Saat ini dia menjabat sebagai Sekjen Liga Arab, dan merupakan salah satu mantan menlu terkemuka rezim Mubarak. Moussa mendapat banyak dukungan karena sikapnya membela Palestina dalam perundingan damai Palestina-Israel. Perannya di Liga Arab yang merupakan salah satu lembaga konservatif Arab dan pendukung rezim-rezim berkuasa saat ini di dunia Arab, sedikit banyak telah mempengaruhi popularitas Moussa di Mesir.
Pada masa lalu, Amr Moussa disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Mubarak. Setelah meluasnya demonstrasi “Hari Kemarahan” di Mesir, Moussa pun tidak ketinggalan dalam menyampaikan keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden mendatang.
Ahmed Hassan Zewail
Pemenang penghargaan Nobel Kimia tahun 1999 ini tahun lalu menyatakan tidak akan terjun ke kancah politik. Namun berbagai media massa Mesir Selasa (1/2) melaporkan bahwa Zewail akan pulang ke tanah airnya Kamis (3/2) untuk bekerjasama dengan Komisi Amandemen Undang-Undang Dasar Mesir.
Komisi itu beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka Mesir termasuk di antaranya Ayman Nur. Berdasarkan berbagai laporan, Zewail mengusulkan kepada rakyat Mesir untuk membentuk sebuah dewan bernama Dewan Ahli yang bertugas merumuskan undang-undang dasar baru.
Hamdeen Sabahi
Dia dikenal seorang politisi nasionalis dan Sekjen Partai Karama. Partai ini tidak memiliki ijin resmi untuk beraktivitas. Pada tahun 2005, Sabahi terpilih sebagai anggota parlemen. Pada tahun yang sama Sabahi berniat mencalonkan diri sebagai rival Mubarak, namun segera ia mengurungkan niatnya.
Banyak pihak yang berharap Sabahi akan mendaftar sebagai calon presiden pada pemilu presiden mendatang. Republika.co.I’d