Selasa, 1 Februari 2011 00:31 WIB Klaten Share :

DPRD tetapkan Perda Difabel

Klaten (Espos)–Rapat Paripurna DPRD Klaten, Senin (31/1), menetapkan Raperda tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel menjadi Perda. Pada kesempatan itu, Pansus DPRD yang membahas Raperda itu melaporkan sejumlah perubahan yang disesuaikan hasil rapat, studi banding dan public hearing.

Wakil Ketua Pansus Raperda Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel DPRD Klaten, Eko Prasetyo, dalam laporannya mengatakan ada sejumlah bab baru yang ditambahkan dalam Raperda, di antaranya bab IX tentang larangan. “Setiap orang dilarang melakukan tindakan merendahkan harkat dan martabat, mengucilkan atau mengkarantina, mengeksploitasi dan melakukan diskriminasi,” jelasnya.

Menurutnya, barang siapa yang melanggar larangan itu dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Sementara, sanksi administrasi oleh Bupati diterapkan bagi badan yang tak melaksanakan ketentuan Pasal 26. Pasal tersebut memuat kewajiban Pemda dan badan memberi perlakuan setara kepada difabel, termasuk soal pekerjaan. Selain itu, badan wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 orang pegawai difabel yang memenuhi kualifikasi pekerjaan untuk setiap 100 orang pegawai.

Di sisi lain, dalam bab IV yang mengatur tentang kewajiban difabel berbunyi setiap difabel mempunyai kewajiban yang setara dengan warga masyarakat pada umumnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Eko memaparkan Raperda disusun untuk meningkatkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan difabel. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Klaten, Agus Riyanto itu dihadiri anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Klaten, jajaran Muspida, perwakilan difabel dan tamu undangan lainnya. Acara diakhiri dengan penyerahan Perda dari Ketua DPRD kepada Bupati.

Bupati Klaten, Sunarna mengatakan kaum difabel memiliki kedudukan hak dan kewajiban sama dalam memperoleh hak-hak dasar. “Untuk meningkatkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan, kaum difabel perlu dilindungi.” Kaum difabel, tegasnya, berhak mendapat tempat wajar di masyarakat dan dia mendukung bantuan sosial untuk mereka.

rei

LOWONGAN PEKERJAAN
FORTUNA STEEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…