SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)– Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, berharap sekolah-sekolah di Solo tidak hanya berorientasi pada tingginya tingkat kelulusan siswa. Soal kualitas pendidikan pun tetap harus menjadi perhatian utama.
Ketika ditemui wartawan di Rumah Dinas Wawali, Sabtu (29/1), ia mengungkapkan kalaupun sekolah mengharapkan semua siswanya lulus sekolah, tetap menggunakan cara-cara yang jujur dan mengedepankan iklim intelektual.
Ia menekankan agar sekolah tidak melakukan upaya me-mark up nilai dengan tujuan mendongkrak nilai sekolah siswa agar bisa meningkatkan angka lulusan. Namun demikian menurutnya hal itu sangat tergantung kepada komitmen guru. Jika komitmen guru baik, pasti tidak akan me-mark up nilai. Tapi jika guru sendiri tidak berkomitman baik, tindakan itu sangat mungkin terjadi.
“Jika ada sekolah yang me-mark up nilai, hal itu justru akan merugikan siswa. Nantinya kemampuan siswa yang sebenarnya akan terlihat, di perguruan tinggi mana ia diterima,” ungkapnya.
Keterlibatan DPKS
Soal permintaan Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) untuk ikut masuk dalam kepanitiaan UN 2011, terutama sebagai pengawas, Rudy berpendapat jika memang di dalam aturan tidak ada ketentuan pengawas dari unsur DPKS, sebaiknya DPKS tidak masuk dalam kepanitiaan. Menurutnya hal itu justru bisa merugikan siswa. Pasalnya DPKS adalah pihak yang asing bagi siswa.
“Misalnya DPKS tiba-tiba masuk dalam kepanitiaan UN sebagai pengawas, lalu masuk kelas saat ujian, siswa tentu akan bertanya-tanya siapa mereka. Hal ini akan berpengaruh secara psikologis, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat siswa tidak konsentrasi saat ujian,” ungkapnya.
Oleh karena itu Rudi berpandangan DPKS tidak perlu masuk dalam kepanitiaan karena justru akan menyalahi aturan.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disidkpora) Solo, Rakhmat Sutomo, mengungkapkan soal permintaan DPKS untuk masuk dalam kepanitiaan UN sebagai pengawas, hal itu akan dikonsultasikan dengan panitia tingkat provinsi. Pasalnya di ketentuan sudah dijelaskan siapa saja yang berhak mengawasi UN. ewt