SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Terkait itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Sutanto Djosowijatmo mengatakan awal pekan ini akan langsung membahas hal tersebut dengan instansi terkait di Pemkab. Rencananya, sebelum mulai diujicobakan, program itu akan disosialisasikan terlebih dahulu ke semua PNS di lingkungan Pemkab dan masyarakat luas.
“Surat persetujuan Gubernur mengenai rencana uji coba lima hari kerja di Pemkab Wonogiri sudah kami terima pada Jumat lalu. Saya tidak hapal bunyinya, tapi yang jelas kami harus menyosialisasikan ini terlebih dahulu selama beberapa pekan ke depan dan mungkin baru awal Maret mendatang benar-benar diujicobakan,” ungkap Sutanto, saat dihubungi <I>Espos<I>, Minggu (30/1).
Ditanya soal pendapat sejumlah anggota DPRD yang menyatakan tidak setuju rencana lima hari kerja tersebut, Sutanto mengatakan sangat menghargai masukan mereka. Namun karena sudah mendapat persetujuan Gubernur, uji coba itu akan tetap dilaksanakan dan selanjutnya akan dimintakan pendapat dan masukan dari kalangan anggota DPRD dan warga masyarakat mengenai hasilnya.
“Ujicobanya nanti direncanakan selama enam bulan. Selama itu anggota DPRD dan masyarakat bisa melihat dan ikut melakukan penilaian mengenai efektivitasnya. Berhasil atau tidak, tentunya akan ada langkah-langkah lebih lanjut,” kata Sutanto.
Sebagaimana diinformasikan, hampir semua fraksi di DPRD Wonogiri tidak setuju dengan rencana uji coba apalagi penerapan lima hari kerja di lingkungan Pemkab Wonogiri. Fraksi yang cukup lantang menyuarakan ketidaksetujuan tersebut adalah Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Demokrat. Selain itu, Fraksi PKS, API dan Partai Golkar belum memberikan pernyataan resmi namun sejumlah anggotanya juga menyatakan tidak setuju.
Alasannya, selain karena sudah pernah diujicobakan pada 1997 lalu dan dinilai gagal meningkatkan efektivitas serta produktivitas PNS, juga karena faktor geografis serta budaya kerja orang Wonogiri. “Di Wonogiri ini, warga memanfaatkan layanan pemerintah itu pada pagi hari. Sedangkan siang hari biasanya mereka ada di sawah atau mencari rumput pakan ternak. Jadi ya percuma saja layanan kantor buka sampai pukul 15.30 WIB tapi tak ada yang memanfaatkan,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat, Marhendi Indriatmoko.
Dari sisi PNS sendiri, kalangan Dewan berpendapat lima hari kerja hanya akan memberikan kesempatan lebih banyak untuk membolos dan bersantai. Apalagi bagi mereka yang bertugas di SKPD dengan beban kerja tak terlalu berat serta memiliki pekerjaan sambilan di luar jam kerja.<B>shs<B>