SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Relokasi warga penghuni bantaran Sungai Bengawan Solo yang tergabung dalam Solidaritas Korban Banjir Bantaran (SKoBB) dipastikan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Warga bantaran menyatakan akan mencabut gugatan class action terhadap Pemkot dengan harapan bisa segera direlokasi. Wakil Walikota (Wawali) Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan pencabutan gugatan class action oleh warga bantaran adalah hak mereka. “Silakan kalau memang akan dicabut. Itu hak mereka. Kami tunggu realisasinya,” ungkap Wawali saat dimintai tanggapan tentang rencana pencabutan class action oleh SKoBB, Kamis (27/1).
Wawali mengatakan sejak awal Pemkot telah beriktikad baik terhadap warga penghuni bantaran sungai. Rencana relokasi yang pernah dikemukakan Pemkot, menurutnya, adalah demi kebaikan mereka dan mengentaskan warga dari ancaman banjir selalu menghampiri kawasan tersebut. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB), Widdi Srihanto, mengatakan relokasi warga bantaran tidak dapat dilakukan dengan serta-merta.
“Pada prinsipnya tim yang ditunjuk Pemkot sudah siap. Pelaksanaan di lapangan harus menunggu perintah lebih lanjut dari pimpinan,” ungkap Widdi saat dimintai konfirmasi. Teknis pelaksanaan relokasi, menurut Widdi, butuh proses yang cukup panjang khususnya untuk memastikan status kepemilikan rumah, tanah dan sertifikatnya.
Proses relokasi warga yang rumahnya berstatus hak milik (HM) cukup rumit dan butuh waktu lama. Pemkot harus menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) agar pelaksanaannya sesuai aturan. Setelah Juknis siap Pemkot perlu menyosialisasikan kepada warga bantaran. Menurut Widdi, warga yang rumahnya berstatus HM membutuhkan persiapan yang lebih rumit terkait dengan teknis pembuktian kepemilikan tanah dan rumah yang mereka tempati.
sry