Selasa, 25 Januari 2011 12:18 WIB Pendidikan Share :

Lima alasan pendidikan swasta tak peroleh anggaran dari negara

Jakarta–Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Djalal, membeberkan alasan-alasan mengapa penyelenggara pendidikan swasta tidak mendapat anggaran dari negara.

Hal itu ia sampaikan saat sidang uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional di Mahkamah Konstitusi, Selasa (25/1). “Pertama, jika mendapat dana dari pemerintah maka akan membawa implikasi satuan pendidikan yang dikelola masyarakat akan dikelola sama dengan pemerintah,” kata Fasli di depan sembilan  hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

MK diminta membatalkan pasal 55 ayat 4 UU No 20/2003 tentang Sisdiknas. Pemohon uji materi ini yakni, Yayasan Salafiyah Pekalongan melalui H Machmud Masjkur dan Yayasan Santa Maria Pekalongan melalui Suster Maria Bernardine. Mereka menilai pasal tersebut menjadikan negara tidak bertanggung jawab dalam hal dana atas pendidikan swasta.

Alasan kedua, Fasli melanjutkan, jika pendidikan yang dikelola masyarakat mendapat dana dari negara, maka itu tidak ada bedanya dengan pendidikan yang dikelola pemerintah. Ketiga, akan menghilangkan jati diri satuan pendidikan yang dikelola masyarakat.

“Keempat, maka akan dibutuhkan dana yang sangat besar untuk mengelola seluruh pendidikan,” tandasnya.

Alasan yang kelima, dalam pasal 28 huruf J UUD 1945, hak dibatasi oleh undang-undang, maka pasal yang dimohonkan tidak bertentangan dengan UUD  1945.

“Jika dikabulkan, justru pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar,” tandas Fasli.

Dalam pokok permohonannya, pemohon meminta pasal 55 Ayat (4) UU No 20/2003 yang menyebutkan, Lembaga pendidikan berbasis  masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dihapus.

Pemohon mendalilkan bahwa frasa ‘dapat’ dalam Pasal 55 Ayat (4) UU Sisdikinas tersebut, telah menghilangkan atau setidak-tidaknya berpotensi menghilangkan kewajiban pemerintah yang sekaligus menjadi hak pemohon dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar.

“Kata ‘dapat’ ini inkonstitusional,” kata kuasa hukum pemohon, Taufik Basari.

dtc/tiw

YAYASAN INTERNUSA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL TERIOS TS’2008,Mulus/Gagah R18,Comp AC Baru,Silver,125JtNego, Hub=085640166830 (A001…
  • LOWONGAN CR SALES Konveksi,Wanita,Usia 24-38Th,Gaji Pokok+Uang Makan+Bensin+Bonus.Hub:DHM 082134235…
  • RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Sederhana,Jl,Perintis Kemerdekann No.50(Utara Ps.Kabangan)L:12×7 Hub:081…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Kemanusiaan Keluarga Polk

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/9/2017). Esai ini karya Anindita S. Thayf, seorang novelis dan esais yang tinggal di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah bambu_merah@yahoo.com. Solopos.com, SOLO — Persekusi terhadap warga Rakhine etnis Rohingya di Myanmar…