SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Pembenahan penanganan klub sepakbola tidak cukup hanya dengan menyerahkannya kepada profesional. Tidak kalah penting adalah dengan menghentikan penggunaan dana APBD untuk keperluan pengelolaan klub dan membayar gaji para pesepakbola.
“Pemerintah harus segera menghentikan penggunaan dana APBD oleh 18 klub LSI dan di 36 klub divisi utama,” ujar peneliti ICW, Apung Widadi, dalam diskusi Politisasi Sepakbola di Kantor Kontras, Jl Mendut, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/1).
Apung menjelaskan, jika dengan asumsi setiap klub LSI mendapat Rp 20 miliar dan klub Divisi Utama Rp 10 miliar, maka berarti tiap tahun mereka menghabiskan Rp 720 miliar. Padahal dana sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat bila digunakan untuk membiayai program peningkatan kesejahteraan rakyat. “Padahal ada banyak bidang seperti pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan anggaran besar,” kata Apung.
Menurut Apung, pembenahan klub harus lebih profesional, dengan merekrut staf profesional untuk mengelola klub dan bukan seorang politisi. Jabatan-jabatan ganda yang dimiliki oleh pengurus klub dengan jabatan biroksirasi seringkali menyebabkan klub menjadi ketergantungan kepada APBD.
“Karena dibiayai APBD, klub tidak berusaha untuk mandiri secara finansial, klub yang rawan dengan politisasi oleh elit politik lokal. KPK dan BPK kali ini harus turun untuk melakukan auidt penggunaan dana APBD untuk sepakbola,” terangnya.
Apung mencontohkan, kasus PSIS Semarang yang menjadi bangkrut saat Sukawi yang pada saat itu tercatat sebagai Walikota Semarang justru menghabiskan dana klub untuk kampanye pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 2008 lalu. “Pengelolaan dana yang tidak transparan dan profesional menyebabkan klub tidak maju dan selalu merugi,” tuturnya.
dtc/tiw