Sabtu, 22 Januari 2011 13:15 WIB Hukum Share :

Dilaporkan ke polisi, ketua Yayasan Akbid tak gentar

Pamekasan--Ketua Yayasan Akbid Aifa Husada, Sajali, menantang wartawan yang melaporkan lembaganya ke polisi. Sajali yang berstatus PNS di Pemkab Sumenep itu tak gentar atas tindakan sejumlah wartawan di Pamekasan.

“Laporkan saja. Silahkan saja laporkan,” teriak Sajali, sebelum memasuki mobil yang di parkir di halaman Mapolres Pamekasan, usai keluar dari ruang Idik 3 Satreskrim, Sabtu (22/1).

Saat dikonfirmasi terkait statusnya sebagai PNS tapi memimpin LSM yang bergerak di bidang intelijen, Sajali mengatakan, “Tidak ada larangan seorang PNS menjadi Ketua LSM.”

Bahkan, Sajali menegaskan jika dirinya berprofesi sebagai penasehat hukum atau pengacara. “Jika wartawan mempersoalkan statusnya sebagai Ketua LSM dan penasehat hukum, silahkan kalian laporkan saya ke Bupati Sumenep,” cetusnya.

Sebelumnya, penasehat hukum Aliansi Jurnalis Wartawan (AJP), Khairil Utama SH, mengatakan, laporan wartawan kepada polisi didasarkan pada pasal 18 UU Pers No. 40/1999.

“Dalam pasal itu, disebutkan barang siapa menghalang-halangi tugas jurnalistik diancam pidana dua tahun dan denda Rp 500 juta,” jelas Khairil Utama, Sabtu.

Di depan penyidik, Nadi Mulyadi selaku pelapor dicecar 16 poin pertanyaan. Materi pertanyaannya berkisar pada kronologis pengusiran 11 orang wartawan yang hendak meliput kejadian kesurupan mahasiswa Akbid Aifa Husada, Sabtu (15/1).

“Saya berharap, penyidik melakukan penyelidikan secara proporsional dan profesional dengan berdasar pada UU Pers,” pungkas Nadi.

dtc/tiw

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…