SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Penolakan atas rencana pembatasan pemakaian premium tidak hanya datang dari kalangan pemilik, namun juga pengawas SPBU. Pasalnya, pemberlakukan aturan tersebut menuntut tambahan pengawasan dan dinilai ribet.
Pengelola SPBU utara Benteng, Danang Romi Wijaya mengatakan ketentuan pembatasan pemakaian Premium bakal diterapkan di Jawa Tengah Juli mendatang akan berdampak pada banyak hal. Selain dampak berupa tambahan investasi bagi pemilik SPBU, pemberlakukan aturan itu juga menyulitkan dirinya, sebagai pengawas.
“Saya rasa itu ribet. Terutama bagi kami, soal pengawasannya, bagaimana itu berjalan. Kalau untuk tujuan mengurangi subsidi saya kira lebih baik menaikkan harga Premium. Dampaknya hanya satu dua hari, setelah itu masyarakat dan pengelola SPBU kembali bisa menyesuaikan diri,” ungkap pria yang juga Humas Panwaspom Solo saat dijumpai wartawan, di SPBU setempat, Kamis (20/1).
Dia menjelaskan, soal pembuatan jalur khusus memang sempat disampaikan Pertamina dalam sosialisasi pembatasan subsidi BBM beberapa waktu lalu. Danang menyebut, untuk SPBU yang telah menyediakan Pertamax, hal tersebut mudah dipenuhi. Pemilik SPBU tinggal melakukan pembersihan tangki Premium untuk diisi Pertamax. Jika diakumulasikan dengan kebutuhan dana untuk membuat jalur khusus, pemilik SPBU diperkirakan hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar Rp 5 juta.
Namun, menurut Danang, di luar persoalan itu, ada persoalan lain yang lebih pelik, yakni soal pengawasan. Untuk itu, pihaknya tetap berharap pemerintah mempertimbangkan lagi kebijakan itu. Berdasarkan data Panwaspom Solo, sekitar 70% dari total 25 SPBU di Solo telah menyediakan Pertamax. Pandangan senada juga diungkapkan Ketua Panwaspom Solo, Bakat. Menurut dia, pembatasan Premium dengan besar bervariasi antara 3%-7% tersebut sampai saat ini memang belum disikapi pengelola SPBU. Bakat meyakini jika benar-benar diberlakukan, kebijakan itu akan menyulitkan kalangan pengawas SPBU.
“Pasti akan menyulitkan kami, karena lebih banyak pekerjaan dan hal yang harus diawasi. Tapi saat ini, kami anggap semuanya belum pasti. Masih ada uji coba di Jabodetabek. Setelah itu, baru kita tahu apakah kebijakan pembatasan itu benar-benar layak diterapkan,” ujar Bakat.
tsa