SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Tentunya KPK bersama masyarakat yang anti terhadap korupsi selalu memantau penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi korupsi di manapun, termasuk proyek pembangunan gedung baru DPR,” ujar Pimpinan KPK M Jasin di Jakarta, Kamis (20/1) pagi.
Tak hanya itu saja, menurut Jasin pemantauan yang dilakukan KPK dapat lebih optimal karena lembaga antikorupsi tersebut, dapat bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan berkat KPK Whistle Blower System yang dapat diakses masyarakat luas.
“Itu alat pengaduan canggih berbasis web. Jadi dapat membantu KPK di samping pro aktif memantau,” papar Jasin.
Sebelumnya, Sekjen DPR Nining Indrasaleh dalam jumpa pers di DPR, Selasa (18/1) lalu menuturkan, anggaran yang sudah disiapkan pemerintah untuk pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 800 miliar. Nilai itu dimasukkan dalam APBN 2011 dan jika ada kekurangan nantinya akan disuntik kembali dengan APBN 2012.
Nining mendukung dorongan beberapa pihak agar KPK dan BPK mengawasi tahapan pembangunan gedung kantor baru DPR. Sehingga kecurigaan praktek korupsi oknum Setjen DPR dalam proyek itu dapat terjawab dengan tuntas.
“Saya juga meminta agar proyek ini diawasi. Di Setjen semuanya terbuka dan apabila BPK dan KPK mau masuk untuk memantau, kami siap,” kata Nining.
dtc/tiw