SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogori (Espos)–Jumlah bayi di bawah lima tahun (Balita) penderita gizi buruk berdasarkan laporan Posyandu pada akhir Desember 2010 lalu mencapai 619 anak. Sementara 1.960 Balita lainnya berstatus kurang gizi. Dengan jumlah itu, Wonogiri masuk 10 besar kabupaten/kota dengan angka gizi buruk tertinggi di Jateng.
Data yang diperoleh Espos dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, jumlah anak Balita yang datang ke Posyandu setiap bulannya mencapai 55.000-an anak. Dari jumlah itu, angka gizi buruk di Wonogiri tercatat sebanyak 4,63%. Angka tersebut turun dibandingkan data akhir 2009 lalu 4,76%. Kendati demikian, dibandingkan 34 kabupaten/kota lainnya di Jateng, Wonogiri masih masuk 10 besar tertinggi.
“Berdasarkan data Posyandu, angkanya memang segitu. Tapi setelah divalidasi berdasarkan rumus berat badan (BB) dibagi umur (U), penderita gizi buruk hanya 317 Balita. Sedangkan jika menggunakan rumus berat badan (BB) dibagi tinggi badan (TB), jumlahnya hanya 45 Balita di seluruh Wonogiri,” ungkap staf Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Gizi Dinkes, Kristiana TW, mewakili Kepala Dinkes, AUG Jarot Budiharso, saat ditemui wartawan, Rabu (19/1).
Penyebab gizi buruk atau gizi kurang kata Kristiana, bisa karena beberapa faktor, di antaranya berat bayi lahir rendah (BBLR), pola asuh dan pola makan, penyakit, dan kondisi ekonomi.
Sebelumnya, saat <I>hearing<I> di Komisi D DPRD, Selasa (18/1), Kepala Dinkes, AUG Jarot mengungkapkan salah satu penyebab spesifik di Wonogiri di antaranya karena banyak anak Balita yang ditinggal merantau oleh ibunya dan pengasuhannya diserahkan kepada kerabatnya. Hal ini mempengaruhi pola asuh anak.
Wakil Ketua Komisi D DPRD, Ngadiyono, didampingi Wakil Ketua DPRD, Tinggeng menilai angka gizi buruk yang dibeberkan oleh Dinkes tersebut meragukan. Mereka meyakini jumlah penderita gizi buruk di Wonogiri lebih banyak dibandingkan yang tercatat. Pasalnya, mereka mengaku mengetahui beberapa bidan terutama di daerah pinggiran yang mendata tanpa terjun langsung ke lapangan.
“Kami sangat berharap data ini benar-benar valid sehingga langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk penanganannya juga tepat. Tapi kami sering mendapati bidan yang mendata secara <I>dengkulan<I> karena malas turun ke lapangan,” ungkap Ngadiyono.
Tinggeng menambahkan apa yang dikatakan Ngadiyono seperti pengalamannya sendiri benar adanya. Karena itu dia berharap setelah ini tenaga bidan desa mengoptimalkan kinerja dalam rangka penanganan gizi buruk yang lebih efektif.
“Kalau data validasi Dinkes ini memang benar, itu bagus karena berarti jumlahnya sedikit. Tapi saya kok masih agak ragu. Jadi mohon ke semua bidan agar selalu terjun langsung ke lapangan saat mendata,” kata wakil ketua DPRD bidang kesejahteraan rakyat itu.
shs