SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Keterlibatan Pengcab PSSI Kota Solo pada pembukaan Liga Primer Indonesia (LPI) di Stadion Manahan, 8 Januari lalu, berbuntut panjang. PSSI pusat telah melayangkan surat keputusan untuk membekukan kepengurusan Pengcab PSSI Kota Solo.
Melalui surat SKEP/01/NH/I/2011 pertanggal 7 Januari, Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid memutuskan Pengcab PSSI Solo dibekukan. Putusan itu diambil karena Pengcab PSSI Solo merekomendasi pelaksanaan partai pembuka LPI kepada Polresta Solo melalui surat nomor 003A/PERSIS/I/Solo/2011 pertanggal 6 Januari. Laga pembuka LPI itu mempertemukan tuan rumah Solo FC melawan Persema Malang.
Sebelumnya, Ketua Pengcab PSSI Solo, dengan tegas membantah turunnya surat pembekuan itu. Bantahan itu dilontarkan Rudy saat ditemui wartawan seusai laga Divisi Utama antara Persis kontra PPSM Sakti Magelang di Stadion Manahan, Jumat (14/1). Ia mengaku belum menerima surat apapun dari PSSI.
Kabar pembekuan ini dibenarkan oleh anggota Komite Excecutive PSSI, Muhammad Zein. Ia mengatakan pemberian izin penyelenggaraan LPI merupakan tindakan yang melanggar statuta, instruksi dan peraturan yang telah ditetapkan PSSI. Bahkan, Zein menilai tindakan PSSI Solo tersebut melampaui batas kewenangan sebagai Pengcab.
Kabar pembekuan ini dibenarkan oleh anggota Komite Excecutive PSSI, Muhammad Zein. Ia mengatakan pemberian izin penyelenggaraan LPI merupakan tindakan yang melanggar statuta, instruksi dan peraturan yang telah ditetapkan PSSI. Bahkan, Zein menilai tindakan PSSI Solo tersebut melampaui batas kewenangan sebagai Pengcab.
“Sudah sejak awal PSSI pusat meminta Pengcab PSSI di daerah-daerah untuk tidak melibatkan diri dengan LPI. Namun, Pengcab PSSI Solo membandel. Mereka malah turut mendukung pembukaan LPI di daerahnya. Otomatis kami memberikan sanksi untuk membekukan kepengurusannya,” ungkap Zein saat dihubungi Espos, Selasa (18/1).
Dengan dibekukannya Pengcab PSSI Solo ini, Zein menambahkan, seluruh klub-klub yang berada di bawah naungan Pengcab PSSI Kota Solo akan terkena imbasnya. Mereka akan dikeluarkan dari keanggotaan PSSI dan terancam tidak bisa terlibat pada kompetisi yang digelar PSSI.
Zein menambahkan pembekuan kepengurusan PSSI Solo ini berlaku untuk batas waktu yang belum ditentukan. PSSI menyatakan akan mencari peran pengganti yang bisa melanjutkan kepengurusan PSSI di Solo.
Keterlibatan Pengcab PSSI Solo terhadap bergulirnya LPI memang cukup besar. Bahkan beberapa pengurus Pengcab PSSI duduk di pos-pos strategis di klub asal Solo yang berlaga di LPI, yakni Solo FC. Selain Pengcab PSSI Solo, pihak pemerintah kota (Pemkot) pun turut mendukung hadirnya LPI. Mereka menyambut positif adanya klub sepakbola profesional yang berlaga tanpa dukungan APBD, sehingga turut memberi izin pembukaan LPI di Stadion Manahan. Bahkan Walikota Joko Widodo saat itu secara resmi membuka gelaran LPI.
Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Pengcab PSSI Solo, FX Hadi Rudyatmo kembali dengan tegas membantah bahwa kepengurusannya dibekukan PSSI. Ia berdalih hingga saat ini belum menerima surat keputusannya secara resmi. “Suratnya dari mana? Jika dibekukan apa alasannya? Hingga kini saya (selaku Ketua Umum PSSI Solo –red) belum mendapat surat tersebut secara resmi,” bantah Rudy.
Rudy bahkan menyatakan hubungan antara Pengcab PSSI Solo dan pusat berjalan cukup harmonis. Salah satu bukti, imbuhnya, adalah dengan undangan kepada Pengcab Solo untuk hadir dalam Kongres PSSI di Bali, Jumat-Minggu (21-23/1). Namun, apabila sanksi tersebut memang benar, ia tidak takut. Selama alasannya tepat PSSI Solo siap menerima sanksi tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jateng Bibit Waluyo menyatakan mendukung penghentian kucuran dana bagi klub sepabola dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Menurut saya klub sepakbola harus menggunakan dana sendiri. Klub harus berusaha sekuat mungkin memperoleh dana secara mandiri,” katanya kepada wartawan di Semarang, Selasa.
Pernyataan orang nomor satu di Jateng ini, menanggapi keinginan pemerintah melalui Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai menghentikan kucuran dana APBD untuk sepakbola. Menurut Bibit, bukan dirinya tak suka terhadap sepakbola, tapi karena pertimbangan dana APBD terbatas, sehingga agar difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
Untuk urusan sepakbola, lanjut Gubernur sebaiknya menggunakan dana dari pihak swasta, dengan cara menggalang dana melalui sponsor. “Bukan saya tak suka sepakbola, tapi karena dana APBD sudah kecil jangan dirajang-rajang, dialokasikan ke mana-mana, nanti malah susah semua,” ujarnya.
Ditanya apakah Gubernur akan mencoret alokasi dana APBD yang diajukan kabupaten/kota untuk klub sepabola, Bibit menyatakan akan dievaluasi. “Bukan masalah coret-mencoret (alokasi dana APBD untuk sepakbola-red) tapi akan menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.
Seperti diketahui beberapa klub di Jateng mendapatkan kucuran dana dari APBD 2010, misalnya PSIS Semarang yang berlaga di divisi utama mendapat Rp 5 miliar, Persijap Rp 5,5 miliar, Persiku Kudus Rp 3,9 miliar, PSCS Cilacap Rp 2,5 miliar, PSIR Rembang Rp 2 miliar, dan PPSM Magelang Rp 3,2 miliar.
yud/oto