SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Kalangan bank perkreditan rakyat (BPR) bersikap hati-hati dalam mengajukan usulan pemutihan kredit bagi nasabah korban bencana meletusnya Gunung Merapi.
Pertimbangannya disamping lantaran usulan itu masih harus diverifikasi secara ketat dan belum tentu dikabulkan, juga didasarkan pada pandangan mereka bahwa korban bencana tidak sepenuhnya mengalami kerugian fatal. Langkah restukturisasi pinjaman dianggap lebih masuk akal untuk diterapkan. Direktur Utama PT BPR Nusamba Ampel, Suyanto menerangkan sejauh ini pihaknya belum mengajukan usulan pemutihan kredit kendati terdapat 500-an nasabah yang terkena bencana Merapi.
Para nasabah tersebut rata-rata harus mengalami kerugian material berupa kehilangan ternak dan harta benda. Namun, berdasarkan pengamatannya di lapangan, Suyanto melihat para korban Merapi masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pinjaman. “Belum, saya belum ajukan. Saya pikir, mengapa harus pemutihan sedangkan dengan stimulan bantuan modal, misalnya Rp 1 juta saja, sudah bisa tumbuh kembali,” jelas Suyanto, saat ditemui wartawan, di sela-sela menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-21 BPR Nusamba se-Indonesia, di The Sunan Hotel, Senin (17/1).
Sikap hati-hati BPR menyikapi pemutihan kredit korban bencana juga diakui Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Wilayah Soloraya, Pangarso Yoga Murtodo. Yoga, sapaannya, menerangkan selama kondisi nasabah masih dalam tingkat yang bisa diselamatkan, pihak bank lebih memilih langkah rasional, yaitu restukturisasi pinjaman dengan mengatur kembali pengembalian pinjaman yang meringankan beban nasabah. Bank, menurutnya tidak bisa bergantung pada janji pemutihan yang akan diberikan dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Sebab kondisi itu bisa berpengaruh pada kinerja perbankan bersangkutan. Sepanjang masih bisa diupayakan dengan restrukturisasi dan nasabah menyanggupi, Yoga yakin pemutihan bukanlah solusi terbaik.
tsa