Sabtu, 15 Januari 2011 09:03 WIB News Share :

Demokrat tak khawatir dengan putusan MK

Jakarta— Partai Demokrat tidak khawatir dengan dibatalkannya ketentuan syarat 3/4 kuorum dalam sidang paripurna persetujuan usul penggunaan hak menyatakan pendapat. Bunyi putusan MK tersebut bukan berarti dapat dengan mudah menekan Presiden.

“Manakala ada pihak pihak yang merasa sudah dapat menggunakan putusan MK untuk menekan Presiden, jelas itu adalah analisa dan nalar yang terlalu sederhana,” tegas sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, Sabtu (15/1).

Amir tegas-tegas mengaku tak gentar dengan putusan tersebut. Baginya, hal yang wajar jika MK memutuskan hal seperti itu.

Namun Amir mengaku sedikit terganggu dengan istilah ‘mayoritas sederhana’ yang muncul dalam putusan MK. Baginya istilah ini justru bisa menabrak bunyi dari pasal 7B UUU 1945.

“Namun dengan mencantumkan terminologi ‘mayoritas sederhana’ dalam pertimbangan, akan berpotensi munculnya penafsiran usulan hak menyatakan pendapat DPR cukup 50+1 hal mana jelas-jelas akan bertentangan dengan ketentuan pasal 7B UUD 45” papar Amir.

MK mengabulkan permohonan pembatalan pasal 184 ayat (4) UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, yang berbunyi, Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir.

dtc/tiw

LOWONGAN PEKERJAAN
FORTUNA STEEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…