Jumat, 14 Januari 2011 20:20 WIB Wonogiri Share :

Tindak tenaga medis “bandel”, Dinkes perketat pengawasan

Wonogiri (Espos)–Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri meminta semua kepala unit pelaksana teknis (UPT) Puskesmas di semua kecamatan memperketat pengawasan terhadap jajaran di bawahnya. Hal itu menyusul banyaknya laporan dari warga masyarakat mengenai tenaga medis dan paramedis yang “bandel”.

Kewenangan untuk memperketat pengawasan sekaligus memberikan teguran bagi tenaga medis dan paramedis “bandel” tersebut diberikan oleh Dinkes kepada Kepala UPT Puskesmas melalui surat edaran Kepala Dinkes No 440/45 tertanggal 13 Januari 2011. Dalam surat tersebut antara lain diungkapkan adanya laporan masyarakat mengenai tenaga medis berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pelayanan swasta pada jam kerja PNS, yang berarti telah melanggar surat izin praktik (SIP) swastanya.

“Karena itulah, dalam surat edaran ini, kami menegaskan kembali kepada semua tenaga medis dan paramedis untuk menaati ketentuan dalam SIP, yaitu hanya memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan swasta di luar jam kerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah,” ungkap Kasi Upaya Kesehatan Dasar dan Institusi, Mardiyanto, mewakili Kepala Dinkes, AUG Jarot Budiharso, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (14/1).

Mardiyanto menjelaskan pelanggaran terhadap SIP swasta seorang tenaga medis maupun paramedis sebenarnya bisa berakibat pada pencabutan izin itu, karena hal itu berarti yang bersangkutan telah melanggar UU tentang praktik kedokteran. Namun, sejauh ini, Dinkes kesulitan untuk memberikan sanksi tersebut karena bukan Dinkes yang mengeluarkan izin tersebut melainkan instansi lain.

Oleh karenanya, Mardiyanto melanjutkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan sebuah peraturan bupati (Perbup), yang antara lain mengatur pemberian izin praktik tenaga medis dan paramedis maupun pendirian fasilitas layanan kesehatan baik rumah sakit, klinik, balai pengobatan, rumah bersalin, apotek dan lain-lain. “Dalam Perbup itu perlu dipertegas izin apa harus dikeluarkan oleh siapa. Tentunya siapa dalam hal ini adalah pihak yang betul-betul berwenang sesuai bidangnya,” terangnya.

shs

CAD Operator, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL TERIOS TS’2008,Mulus/Gagah R18,Comp AC Baru,Silver,125JtNego, Hub=085640166830 (A001…
  • LOWONGAN CR SALES Konveksi,Wanita,Usia 24-38Th,Gaji Pokok+Uang Makan+Bensin+Bonus.Hub:DHM 082134235…
  • RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Sederhana,Jl,Perintis Kemerdekann No.50(Utara Ps.Kabangan)L:12×7 Hub:081…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Kemanusiaan Keluarga Polk

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/9/2017). Esai ini karya Anindita S. Thayf, seorang novelis dan esais yang tinggal di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah bambu_merah@yahoo.com. Solopos.com, SOLO — Persekusi terhadap warga Rakhine etnis Rohingya di Myanmar…