Jumat, 14 Januari 2011 20:20 WIB Wonogiri Share :

Tindak tenaga medis “bandel”, Dinkes perketat pengawasan

Wonogiri (Espos)–Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri meminta semua kepala unit pelaksana teknis (UPT) Puskesmas di semua kecamatan memperketat pengawasan terhadap jajaran di bawahnya. Hal itu menyusul banyaknya laporan dari warga masyarakat mengenai tenaga medis dan paramedis yang “bandel”.

Kewenangan untuk memperketat pengawasan sekaligus memberikan teguran bagi tenaga medis dan paramedis “bandel” tersebut diberikan oleh Dinkes kepada Kepala UPT Puskesmas melalui surat edaran Kepala Dinkes No 440/45 tertanggal 13 Januari 2011. Dalam surat tersebut antara lain diungkapkan adanya laporan masyarakat mengenai tenaga medis berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pelayanan swasta pada jam kerja PNS, yang berarti telah melanggar surat izin praktik (SIP) swastanya.

“Karena itulah, dalam surat edaran ini, kami menegaskan kembali kepada semua tenaga medis dan paramedis untuk menaati ketentuan dalam SIP, yaitu hanya memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan swasta di luar jam kerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah,” ungkap Kasi Upaya Kesehatan Dasar dan Institusi, Mardiyanto, mewakili Kepala Dinkes, AUG Jarot Budiharso, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (14/1).

Mardiyanto menjelaskan pelanggaran terhadap SIP swasta seorang tenaga medis maupun paramedis sebenarnya bisa berakibat pada pencabutan izin itu, karena hal itu berarti yang bersangkutan telah melanggar UU tentang praktik kedokteran. Namun, sejauh ini, Dinkes kesulitan untuk memberikan sanksi tersebut karena bukan Dinkes yang mengeluarkan izin tersebut melainkan instansi lain.

Oleh karenanya, Mardiyanto melanjutkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan sebuah peraturan bupati (Perbup), yang antara lain mengatur pemberian izin praktik tenaga medis dan paramedis maupun pendirian fasilitas layanan kesehatan baik rumah sakit, klinik, balai pengobatan, rumah bersalin, apotek dan lain-lain. “Dalam Perbup itu perlu dipertegas izin apa harus dikeluarkan oleh siapa. Tentunya siapa dalam hal ini adalah pihak yang betul-betul berwenang sesuai bidangnya,” terangnya.

shs

lowongan pekerjaan
AYAM BAKAR KQ 5, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Intelek Banal Kampus Milenial

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (9/12/2107). Esai ini karya Adi Putra Surya Wardhana, alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah adiputra.48697@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Beberapa waktu lalu beberapa kawan yang menempuh…