SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta — Panja Pajak DPR akan merekomendasikan pembentukan Pansus ke sidang paripurna. Pansus diharapkan dapat mengungkap permasalahan di dunia perpajakan.
“Intinya Panja akan merekomendasikan pembentukan Pansus kepada komisi untuk dibawa ke paripurna,” kata Ketua Panja Pajak, Melkius Mekeng, usai rapat internal Komisi XI DPR di Gedung Senayan, Jakarta, Jumat (14/1).
Panja Pajak juga akan meminta kepada pihak penegak hukum agar menindaklanjuti pejabat-pejabat pajak yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
“Kita juga akan merekomendasikan mereview kembali UU Perpajakan yang tidak sesuai dengan kaidah pajak. Kita semua tahu tiga tahun berturut-turut, pajak tidak mencapai targetnya dan salah satu penyebabnya modus operandi yang sengaja dibentuk oleh pejabat-pejabat untuk keuntungan pribadi,” papar Melkius.
Oleh karena itu, menurut politisi Partai Golkar ini, pembentukan Pansus Pajak sangat urgen dan akan ditindaklanjuti sesegera mungkin.
Anggota Panja Pajak, Arif Budimanta, menambahkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan ada 6 wajib pajak yang diduga melakukan tunggakan pajak.
Keenam wajib pajak tersebut yaitu, PT Permata Hijau Sawit, PT Asian Agri Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Alfa Kurnia, PT ING Internasional, dan RS Emma Mojokerto.
Anggota Panja Pajak lainnya, Mochtar Ama, menegaskan Pansus Pajak diperlukan dilantarbelakangi karena melihat perkembangan Dirjen Pajak nyata-nyata tidak merespon permasalahan.
“Salah satu bukti nyata, Kepala Humas Dirjen Pajak menyatakan pemeriksaan BPK hanya pemeriksaan biasa sehingga kita menganggap ini betul-betul tidak ditanggapi oleh jajaran Dirjen. Untuk itu menjadi catatan bagi kita kenapa Panja harus ditingkatkan ke Pansus,” kata Mochtar.
dtc/tya