Jumat, 14 Januari 2011 22:02 WIB Sukoharjo Share :

Empat saksi kasus dugaan korupsi dana PNPM diperiksa

Sukoharjo (Espos)–Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka seorang bendahara UPK PNPM Polokarto berinisal SP, Jumat (14/1). Sementara Muyawarah Antar Desa (MAD) Gatak membantah anggotanya terlibat dalam kasus penggelapan dalam jabatan yang ditangani Polres Sukoharjo.

Empat saksi yang diperiksa di Kejari itu berasal dari beberapa unsur. Kasipidum Kejari Sukoharjo, Puji Triasmoro menjelaskan saksi-saksi itu berkapasitas sebagai Ketua UPK PNPM Polokarto, fasilitator program PNPM tingkat kecamatan dan fasilitator pelaporan PNPM yang berkantor di propinsi.

“Saksi sudah kami periksa. Ada pengurus, ketua UPK, fasilitator dan pengawas,” katanya saat ditemui di ruang kerjanhya, Jumat siang.

Puji mengatakan telah terdapat beberapa pergantian pengurus dalam struktur UPK PNPM Polokarto itu. Namun, dia memastikan tetap memeriksa pengurus yang telah purna tugas tersebut. “Ada pengurus baru dan lama. Tapi semua tetap kami periksa,” tambahnya.

Sementara Ketua Musyawarah Antar Desa (MAD) Gatak, Mudjijono, membantah pengurus PNPM di Gatak yang ditetapkan sebagai tersangka, S, oleh Polres Sukoharjo. Dia yang mengaku membawahi PPK dan UPK PNPM Kecamatan Gatak mengklarifikasi S diketahuinya sebagai pengurus pengelolaan dana PNPM di Desa Tempel, Gatak.

“S bukan tanggungjawab kami. Itu pengurus tingkat Desa, yakni Tempel,” bantahnya saat terhubung dengan Espos, Jumat siang.

Dia menejelaskn S tercatat sebagai bendahara UPK PNPM P2KP Desa Tempel. Dia mengaku mengetahui S pernah diperiksa oleh jajaran Polsek setempat. “Saya tahu S pernah diperiksa di Polsek Gatak,” tambahnya.

Sementara Kapolsek Gatak, AKP Dradjat Soemarsono mewakili Kapolres Sukoharjo, AKBP Pri Hartono EL, mengatakan, laporan mengenai kasus penggelapan dalam jabatan oleh S, diterimanya sekitar September 2010 lalu. “September lalu kami telah memeriksa S dan benar, dia sudah ditetapkan tersangka kasus penggelapan dalam jabatan,” katanya.

Dradjat mengaku kasus itu  sedang ditangani ke Polres Sukoharjo.

ovi

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…