Selasa, 11 Januari 2011 16:23 WIB News Share :

KPK tahan Bupati Nias

Jakarta--Komisi Pemberantasan Korupsi sore ini menahan Bupati Nias Binahati Benekdiktus Baeha yang telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana bencana alam. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

“Ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan, selama 20 hari ke depan,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi SP di Jakarta, Selasa (11/1).

Binahati yang menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB keluar dari gedung KPK pukul 15.30 WIB. Dia sudah dijemput mobil tahanan kijang hitam bernopol B 8638 BU. Berdasar informasi yang dihimpun, Binahati dibawa ke rutan Cipinang.

Yang menarik, ketika keluar dari kantor KPK, Binahati menutupi mukanya dengan majalah Gatra yang dibawanya sejak dari dalam gedung. Hal itu dilakukannya guna menghindari jepretan kamera fotoa dan pertanyaan wartawan.

“Saya tidak tahu, saya tidak menerima (uang) kenapa ditahan,” ujar Binahati kepada wartawan sebelum meninggalkan kantor KPK dengan mobil tahanan.

Binahati diduga telah menyalahgunakan dana untuk bencana tsunami di Kabupaten Nias pada tahun 2006. Dari Rp 9,48 miliar yang dialokasikan untuk Nias, Rp 3,8 miliar diduga telah disalahgunakan oleh Binahati.

Saat terjadi gempa bumi dahsyat dan gelombang tsunami di NAD dan Nias, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk kedua wilayah ini. Untuk Nias, ada Rp 9,48 miliar. Bantuan itu disalurkan melalui Bakornas pengendalian bencana. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata terjadi penggelembungan harga pembelian barang dan jasa.

Pasal yang disangkakan Binahati adalah pasal 2, pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dtc/tiw

lowongan kerja
SOCIAL KITCHEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…