Minggu, 9 Januari 2011 12:38 WIB Sragen Share :

Anas
PD harus pengusung Yuda

Sragen (Espos)--Kemelut yang terjadi antara PDIP dengan tiga partai lain terkait siapa partai pengusung pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Darmawan Minto Basuki (Yuda), hingga kini belum mencapai titik terang.

Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), sementara masih kukuh pada pandangannya bahwa PDIP adalah satu-satunya partai yang berhak mengusung Yuda, mengingat pasangan itu sendiri yang mendaftar pada PDIP. Sedangkan tiga partai lain, yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga merasa berhak menjadi partai pengusung, kendati selama ini PDIP hanya memposisikan tiga partai itu sebagai pendukung.

Terkait hal itu, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD, Anas Urbaningrum menegaskan PD harus tetap menjadi partai pengusung. Hal tersebut sejalan dengan amanah rekomendasi DPP yang menegaskan PD akan mengusung pasangan Yuda pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sragen, Maret 2011 mendatang. “DPP tidak pernah merekomendasikan pasangan Yuda sebagai pendukung. PD sebagai pengusung. Tidak masalahkan kalau diusung lebih banyak partai,” kata Anas, saat ditemui wartawan, seusai menyaksikan laga perdana Liga Primer Indonesia (LPI) di Solo, Sabtu (8/1).

Anas menilai kemelut yang terjadi antarpartai di Sragen hanya lantaran belum ada komunikasi. Menurut dia, perkara siapa partai pengusung seharusnya tidak perlu dijadikan persoalan. Semua partai yang memiliki visi sama mengusung pasangan Yuda mestinya lebih fokus untuk bekerja, bagaimana memenangkan pasangan tersebut. Dia menegaskan, keputusan DPP PD untuk mengusung pasangan Yuda sudah bulat. Keputusan itu telah melalui tiga kali tahapan survei dan diyakini menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat di Bumi Sukowati.

Disingung mengenai sejumlah kader internal PD yang memberi tanggapan menolak rekomendasi DPP, Anas, didampingi Koordinato Tim Sembilan Penjaringan Balon Pilkada Sragen, Sudewo, menyatakan DPP akan meredam penolakan tersebut. Sudewo memastikan DPP akan turun langsung ke Sragen, paling lambat akhir bulan ini, untuk memberi penjelasan kepada kader PD Sragen. Jika setelah langkah itu diambil masih ada kader yang mbalela, DPP tidak segan memberikan sanksi tegas.

“Kalau memang masih seperti itu, kita punya aturan. Semua akan diproses, jika perlu sanksi ya kita berikan sesuai tingkat kesalahan. Yang paling berat tentu harus keluar atau dipecat,” tandas Sudewo.

tsa

LOWONGAN PEKERJAAN
Bagian Legal, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…