SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Klaten (Espos)–Bupati Klaten, Sunarna menyayangkan sikap legislatif yang begitu kukuh mengedrop pengalokasian anggaran pengadaan CPNS dalam RAPBD 2011. Padahal menurutnya, pengadaan CPNS merupakan hal biasa dan normal mengingat kebutuhan daerah. “Lagipula membuka lowongan CPNS berarti membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat Klaten,” jelasnya.
Bupati yang ditemui wartawan di kompleks Setda Klaten, Kamis (6/1), menambahkan, pengadaan CPNS sejak awal perencanaan belanja daerah sudah dianggarkan. Menurutnya, dimasukkannya kegiatan itu dalam penganggaran keuangan daerah tidak memuat kepentingan tertentu, tapi semata-mata untuk mengisi kekosongan kursi PNS yang telah purna tugas.
“Kalau pengadaan CPNS tidak boleh, kenapa pengadaan mobil dinas yang nilainya miliaran boleh? Mobil dihilangkan saja kan juga bisa. Mobil buat apa, kalau CPNS kan kesempatan pekerjaan untuk masyarakat,” paparnya. Diungkapkan olehnya, jika nantinya penetapan RAPBD mundur, pihaknya akan menyiapkan peraturan bupati untuk antisipasi penggunaan anggaran.
Ditanya mengapa Pemkab tak menerima tawaran legislatif untuk menganggarkan pengadaan CPNS di APBD Perubahan 2011, Bupati justru balik bertanya mengapa tak semua kegiatan dalam APBD murni dialihkan ke APBD Perubahan. Disinggung apakah akan ada kompromi politik, Sunarna menjawab pengadaan CPNS tak ada sangkut pautnya dengan politik.
Diberitakan, rapat sinkronisasi RAPBD 2011 antara DPRD dengan Pemkab, Selasa (4/1), deadlock. Legislatif kukuh mengedrop anggaran pengadaan CPNS Rp 700 juta dan meminta analisis kebutuhan riil PNS. Di sisi lain, eksekutif bersikeras pengadaan CPNS dilakukan tahun ini. Alasannya, selama enam tahun terakhir pengadaan CPNS lebih sedikit dibandingkan dengan PNS pensiun sehingga kekurangan PNS mencapai 1.301 orang.
Sebelumnya, Ketua DPRD Klaten, Agus Riyanto menguraikan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan eksekutif untuk mencari titik temu atas persoalan itu. “Namun jika misalnya eksekutif tetap ngotot, kami akan konsultasikan ke Gubernur untuk mencari pemecahan,” jelasnya. Diungkapkan dia, pembahasan RAPBD sebenarnya sudah selesai di DPRD.
Menurut Agus, sebenarnya hanya tinggal satu hal yang masih perlu dibahas, yakni mencari potensi anggaran Rp 1,6 miliar untuk membayar kenaikan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi PNS. “CPNS bukan masalah di kami karena pembahasan sudah selesai dan anggaran didrop.” Namun karena eksekutif masih berseberangan, maka perlu dicari solusinya.
rei