Rabu, 5 Januari 2011 23:42 WIB Solo Share :

Nunggak bayar sewa, penghuni Rusunawa akan diusir

Solo (Espos)–UPTD Rumah Sewa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo segera melayangkan surat pengosongan kamar sewa kepada sekitar 29 penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Begalon dan Semanggi.

Pasalnya mereka telah dua bulan lebih telat membayar biaya sewa, listrik dan air. Penegasan itu disampaikan Kepala UPTD Rumah Sewa DPU Solo, Toto Jayanto saat ditemui Espos di ruang kerjanya Rabu (5/1). “Pekan ini surat pengosongan kami kirimkan. Yang tidak tertib akan berurusan dengan personel Satpol Pamong Praja (PP) dan intansi terkait,” tegasnya.

Toto menjelaskan telah berulangkali melayangkan surat peringatan (SP) kepada penyewa Rusunawa yang telat membayar sewa. Namun sayangnya tidak semua penunggak sewa merespons positif dengan melunasi nilai tunggakan sewa. Menurut Toto jumlah penyewa Rusunawa Semanggi tercatat 196 orang dan penyewa Rusunawa Begalon 95 orang. “Padahal awal Desember 2010 lalu saya juga telah mengirim surat pemberitahuan supaya tunggakan dilunasi,” imbuhnya.

Toto melanjutkan pihaknya harus bersikap tegas supaya jumlah penunggak tidak semakin banyak. Selain itu untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) 2010 sebesar Rp 290 juta. Sejauh ini realisasi PAD Rusunawa masih di bawah target yakni Rp 250 juta. Pengosongan kamar sewa pernah dilakukan UPTD Rumah Sewa di Rusunawa Begalon tahun lalu. Ketika itu ada tiga penyewa yang menjual atau menyewakan kembali kamar mereka. “Kamar yang dikosongkan kami alihkan kepada peminat lain,” tegas dia.

Untuk Rusunawa Jurug sudah ada 150 peminat yang mengajukan diri ke UPTD Rumah Sewa. Kapasitas Rusunawa Jurug bangunan I dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) 72 kamar. DPU mentargetkan Rusunawa bangunan I mulai dioperasikan pertengahan 2011. Bangunan Rusunawa itu sudah terlalu lama mangkrak alias tidak dioperasikan lantaran belum diserahkan ke Pemkot Solo. Padahal Rusunawa itu sudah rampung pengerjaannya pertengahan 2010.

Sementara Kepala DPU Solo, Agus Djoko Witiarso mengatakan biaya pemasangan listrik Rusunawa Jurug sudah masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011. Sedangkan pembangunan Rusunawa Jurug dan Kerkop program Kementerian Pekerjaan Umum diperkirakan selesai Agustus mendatang. Molornya pengerjaan Rusunawa karena sempat terkendala sikap penolakan penghuni lahan Kerkop, Purwodingratan.

kur

LOWONGAN PEKERJAAN
PT. SEMBADA AGUNG PRATAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…