SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karanganyar (Espos)--Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga, Pemkab Karanganyar ada kongkalikong dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai pihak ketiga yang diajak kerjasama dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Karanganyar 2010.
Hal itu ditegaskan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar, Selasa (4/1). “Terutama dalam hal pengoreksian lembar jawab soal ujian dari para peserta,” ujar Boyamin.
Seharusnya, lanjut Boyamin, lembar jawab yang telah diisi oleh para peserta tersebut disimpan di sebuah ruangan di Karanganyar, lalu diawasi secara ketat oleh petugas keamanan dan diberi pengaman khusus.
Pintu ruangan tersebut juga harus digombok dengan beberapa kunci pengaman. Kunci itu pun bukan hanya satu pihak yang memegang, tapi berbagai pihak yang berkaitan. Misalnya, Pemkab, pihak perguruan tinggi dan pengawas pusat. “Itu yang selama ini sudah dilaksanakan dalam seleksi CPNS oleh Pemprov Jateng. Jadi kalau memang mau ‘main-main’, semuanya ikut ‘bermain’,” kata Boyamin sembari tertawa.
Ia juga menyesalkan proses pengoreksian jawaban, yang dilaksanakan di Bandung, bukan di Karanganyar. Seharusnya, koreksi itu dilaksanakan di daerah setempat dan diawasi secara ketat oleh berbagai pihak. Namun koreksi seleksi CPNS di Karanganyar dilaksanakan di Bandung dan tanpa pengawasan. “Apakah di Bandung, pihak ITB benar-benar melakukan pengoreksian?”
MAKI juga mencurigai ada sejumlah pimpinan dewan yang bermain-main dalam tes CPNS 2010 lalu. Ia antara lain menemukan bukti ada peserta yang membayar hingga Rp 90 juta kepada anggota dewan agar lolos seleksi CPNS. Kalau lobinya hanya setingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kata Boyamin, itu kurang kuat. Agar lolos, maka yang dicari adalah anggota dewan, karena dari sisi kekuasaan lebih kuat dari SKPD.
Dalam memorandum of understanding (MoU) antara Pemkab-ITB, seharusnya yang menandatangani adalah rektor. Namun, katanya, Pemkab tidak menandatangani MoU dengan rektor, tapi dengan salah satu lembaga di bawah ITB.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Suwarno membantah jika pihaknya tidak bekerja sama dengan ITB. “Semuanya sudah sesuai dengan peraturan. Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan ditandatangani oleh rektor ITB. Pelaksanaan teknisnya memang bukan dwengan rektor secara langsung, tapi melalui lembaga kepanjangan tangan dari rektor ITB,” kata Suwarno saat dihubungi Espos, Rabu (5/1) sore.
Terkait dengan pengoreksian lembar jawab, Suwarno mengakui memang proses tersebut dilaksanakan di Bandung, bukan di Karanganyar. Namun ia menegaskan, pengawasan secara ketat juga dilakukan ITB dalam mengamankan lembar jawaban. Di berbagai kabupaten/kota yang melaksanakan seleksi CPNS, kata dia, pengoreksian juga laksanakan seperti itu.
fas