SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)--Komisi IV DPRD Kota Solo mendesak otoritas Pemerintah Kota (Pemkot) menyederhanakan mekanisme pencairan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) di tahun 2011. Mereka menilai, mekanisme pencairan BPKMS di tahun 2010 terlalu bertele-tele sehingga menyisakan banyak persoalan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Zaenal Arifin saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (5/1), menjelaskan hingga kini pihaknya belum menerima laporan pelaksanaan program BPKMS tahun 2010 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
Padahal, pelaksanaan program tersebut semestinya sudah berakhir pada akhir Desember lalu. Zaenal memperkirakan keterlambatan pelaporan itu dikarenakan masih adanya berbagai persoalan yang mengiringi pelaksanaan program BPMKS di tahun 2010. “Selama ini, masih banyak pihak sekolah maupun orangtua siswa yang masih bingung dengan mekanisme pencairan BPMKS. Persoalan yang terjadi di tahun 2010 tidak boleh terulang di tahun ini. Untuk itu, mekanisme pencairan BPMKS harus disederhanakan,” tegas Zaenal.
Beberapa persoalan yang mengiringi program BPMKS antara lain tidak adanya petunjuk teknis mekanisme pencairan, keterlambatan pencairan, keterlambatan cetak kartu, tidak adanya sinkronisasi data penerima BPMKS, dan lain-lain. “Dulu penerima BPMKS diseleksi berdasarkan surat keterangan tidak mampu. Lebih baik nanti menggunakan sistem kuota. Apabila kuota masih kurang nanti bisa ditambahkan lagi,” urai Zaenal.
Anggota Komisi VI Reny Widyawati menambahkan, pada Senin (10/1) mendatang, pihaknya berencana mengundang Disdikpora untuk memaparkan laporan pelaksanaan BPMKS tahun 2010. Dia mengakui, pelaksanaan program dari Pemkot Solo sebagai pendamping dana bantuan operasional sekolah (BOS) ini masih menyisakan banyak persoalan. “Memang program ini baru kali pertama diluncurkan di Kota Solo tahun 2010. Namun, itu bukan menjadi alasan atas terjadinya banyak masalah yang mengiringinya,” tukas Reny.
mkd