SK PBB—Ketua KPU Sragen Agus Riwanto menunjukkan SK DPP PKB yang menerangkan kepengurusan DPC PBB yang baru di Kantor KPU Sragen, Rabu (5/1).
Rabu, 5 Januari 2011 23:47 WIB Sragen Share :

Dukungan PBB kepada Noto diprotes

SK PBB—Ketua KPU Sragen Agus Riwanto menunjukkan SK DPP PKB yang menerangkan kepengurusan DPC PBB yang baru di Kantor KPU Sragen, Rabu (5/1).

Sragen (Espos)–Dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) Sragen kepada pasangan Wiyono-Dariyanto (Noto) diprotes KH Muslih yang mengaku masih memegang mandat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Sragen. Dia membantah telah memberikan dukungan bersama 13 partai non parlemen lainnya untuk mengusung pasangan Noto.

Penegasan KH Muslih tersebut disampaikan kepada wartawan, Rabu (5/1), sebagai sikap protes terhadap tim pasangan Noto yang memasukan PBB sebagai bagian dari 14 Parpol nonparlemen pengusung Noto.

“Saya belum pernah didatangai oleh calon bupati (Cabup) atau calon wakil bupati (Cawabup) manapun termasuk pasangan Noto. Saya dan sekretaris saya juga tidak pernah memberi tanda tangan dukungan kepada Cabup-Cawabup mana pun hingga sekarang. Kami menyatakan tidak benar jika PBB mendukung pasangan Noto,” tegasnya.

Siapa pun Cabup-Cawabupnya yang ingin meminta dukungan PBB, tambahnya, harus datang ke kediamannya di Cantel Wetan, Sragen. Dia juga akan melakukan pengecekan apakah Cabup-Cawabup yang bersangkutan benar-benar berniat, atau hanya sekedar asal-asalan. Dia menguraikan, jika dukungan PBB itu bukan mengatasnamakan orang lain, maka harus ada bukti autentik berupa surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB.

“Hasil musyawarah cabang tahun 2009 lalu mengasilkan kesepakatan dan usulan ke DPP atas nama H Didik Suhadi. Jika PBB itu mengatasnamakan lainnya, maka dipertanyakan keabsahannya,” tegasnya.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Yuni Astoro yang merupakan pemarkasa dukungan terhadap Noto menyatakan dukungan PBB ke Noto resmi dan dibuktikan dengan pernyataan dukungan tertulis yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC PBB. Dia menandaskan Ketua DPC PBB yang bertandatangan di surat dukungan bukan KH Muslih, melainkan atas nama Bambang dan Sekretarisnya.

“Jadi kalau ada yang protes PBB yang mana? Pengurus PBB sudah diganti yang baru. Mereka juga menunjukan SK DPP PBB yang menerangkan adanya kepengurusan baru,” tambahnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen Agus Riwanto menyatakan berdasarkan bukti autenti lembaga partai yang kami terima, pimpinan DPC PBB dipegang oleh Bambang dan Sekretarisnya Anton Saputro. Hal itu didasarkan pada SK DPP PBB Nomor SK.PP/041/2010 tertanggal 21 Dzulqa’dah 1431 H.

“Dalam SK tersebut menerangkan Bambang sebagai Ketua DPC dan Anton Saputro sebagai Sekretaris. SK itu ditandatangani MS Kaban dan Sekretaris Jenderal PBB BM Wibowo. Jika ada yang protes silakan melalui KPU dengan menyerahkan berita acara usulan hasil Muscab partai. Tidak perlu berdebat, KPU akan memfasilitasinya,” tegas Agus seraya menunjukan SK DPP PBB.

trh

lowongan pekerjaan
AYAM BAKAR KQ 5, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…