SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Klaten (Espos)–Rapat paripurna penetapan APBD Klaten 2011 yang semestinya dihelat Jumat (31/12) akhirnya batal digelar.
Persoalannya, pembukaan lowongan CPNS 2011 yang dilemparkan eksekutif rupanya masih menjadi tarik ulur di tingkat legislatif.
“Kami ingin ada kajian dulu sebelum membuka CPNS lagi,” tegas Wakil Ketua DPRD Klaten, Abriyanto saat ditanyai Espos soal alasan pembatalan rapat paripurna di gedung Dewan, Jumat (31/12).
Pengadaan CPNS di Klaten, menurut Abriyanto, sebenarnya bisa-bisa saja dilaksanakan sebab hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 700-an juta.
Namun, bukan persoalan pengadaan CPNS-nya yang memberatkan. Melainkan, dampak setelah adanya penambahan pegawai itu yang menjadi problem.
“Tentu ini akan menambah beban APBD. Tahu sendiri kan, 85% APBD Klaten terserap hanya untuk belanja dan gaji pegawai. Untuk program langsung ke pembangunan sangat kecil,” katanya.
Terkait itulah, kalangan legislatif tak ingin bergegas mengetuk palu dan menyetujui rencana yang diajukan eksekutif soal pengadaan CPNS 2011 tersebut.
Pihaknya bahkan berencana untuk membentuk tim yang akan melakukan kajian secara menyeluruh terkait kebutuhan pegawai di Klaten yang sesungguhnya.
“Kami ingin tahu yang sesugguhnya seberapa besar sih kebutuhan pegawai di Klaten. Ini penting, agar APBD tak terkuras hanya untuk belanja dan gaji pegawai,” paparnya.
Hal senada juga dilontarkan Ketua DPRD Klaten, Agus Riyanto. Menurutnya, pengadaan CPNS 2011 masih harus dilakukan sinkronisasi dahulu.
“Kami masih terus melakukan sinkronisasi, terutama soal pengadaan CPNS 2011,” paparnya.
asa