Sabtu, 1 Januari 2011 09:01 WIB News Share :

Tensi politik di 2011 bakal makin memanas

Jakarta--Hiruk pikuk perpolitikan Tanah Air di tahun 2010 terus memanas meskipun Presiden Indonesia baru telah terpilih.

Kondisi serupa diprediksi juga akan terjadi di tahun 2011, bahkan tensi politik Tanah Air akan makin memanas.

“Saya kira tensi politik pada 2011 tidak berbeda jauh dengan 2010, penuh dengan hiruk pikik dan kegaduhan politik. Sebagian besar diakibatkan oleh maraknya kasus-kasus hukum yang dibawa ke politis, untuk menekan lawan-lawan politik,” kata pengamat politik Burhanudin Muhtadi seperti dilansir detikcom, Sabtu (1/1).

Kasus-kasus hukum yang beraroma politik ini menurut Burhan tidak akan diselesaikan. Malahan akan dijadikan sebagai kartu truf untuk menyerang lawan politik.

“Akan terjadi politik saling sandera, saling mengunci. Jadi tahun 2010 bukannya menurun, tapi malah makin memanas,” ujarnya.

Apalagi, dari sisi waktu tahun 2011 lebih dekat dengan 2014. Peta politik Tanah Air menurut Burhanudin akan didominasi oleh intrik-intrik di Setgab.

Setgab yang didirikan pasca kasus Bank Century akan menjadi semacam rumah kardus yang diisi oleh anggota-anggota koalisi yang punya kepentingan yang beda-beda.

“Perpecahan di Setgab mungkin, karena keenam partai anggota punya agenda yang beda-beda. Harmonis tidaknya Setgab tergantung Golkar dan Demokrat. Kalau mereka gagal membangun kompromi di tingkat elit makan akan menimbulkan disharmoni,” imbuh Burhan.

Tapi sebaliknya kalau Golkar dan Demokrat sukses membangun kompromi, maka mereka akan bisa melakukan intimidasi terhadap anggota koalisi yang lain.

Beberapa minggu terakhir, lanjut Burhan, Golkar dan Demokrat berada dalam kondisi harmonis. Hal inilah yang menurut Burhan malam membuat anggota Setgab lain seperti PKS gerah.

“Beberapa minggu terakhir Golkar dan Demokrat mencapai kompromi. Sehingga mungkin itu yang buat PKS teriak-teriak lantang,” ujar staf pengajar di UIN Syarief Hidayatullah Jakarta tersebut.

Burhan juga menangkap adanya tanda-tanda pendekatan intens yang dilakukan oleh Demokrat terhadap PDIP. Ini dilakukan untuk ‘membungkam’ anggota-anggota partai koalisi yang selama ini dianggap nakal.

“Pendekatan Demokrat ke PDIP itu bagian dari Demokrat untuk memberikan sinyal ke mitra koalisi yang sering dianggap melakukan manuver dua kaki. Terutama mitra koalisi yang jadi duri dalam daging, Golkar, PKS dan PPP. Kalau anak-anak nakal koalisi ini keluar dari koalisi pemerintah, (Demokrat seakan ingin mengatakan) PDIP siap menggantikan,” papar Burhan.

Namun PDIP sendiri, lanjutnya, tidak ingin menjadi obyek kemesraan tanpa dapat keuntungan yang sepadan.

Sementara kemesraan yang sedang diperagakan oleh Taufiq Kiemas dengan pemerintah, dimaksudkan untuk menjaga PDIP agar tidak terlalu antagonis dan ‘aman’ dari jeratan hukum.

“Agar tampak harmonis dengan pemerintah maka PDIP bisa selamat, dari tukar menukar serangan kasus yang belakangan juga mendera PDIP, seperti kasus Bu Miranda Goeltom,” paparnya.

Reshuffle kemungkinan besar terjadi

Saat ditanya apakah pada 2011 ini Presiden SBY akan mereshuffle kabinet, Burhan mengatakan kemungkinan besar SBY akan melakukannya.

Tetapi menurutnya SBY saat ini dalam posisi menunggu lamaran yang telah disampaikan melalui bahasa politik ke PDIP. Sikap PDIP terhadap kemungkinan koalisis dengan SBY sangat menentukan berapa besar reshuffle akan terealisasi.

“Kalau PDIP menerima, itu jadi alamat buruk buat menteri-menteri dari PKS, PPP dan juga Golkar,” lanjut Burhan

Namun demikian, jika PDIP menerima lamaran SBY, partai banteng moncong putih ini akan menghadapi beberapa hal yang justru akan mengancam masa depan partai.

Pertama, keputusan mengubah haluan dari oposisis ke koalisis harus diputuskan dalam kongres, tidak bia lewat keputusan elit saja.

“Yang kedua, PDIP menjilat ludahnya sendiri. Dan yang ketiga, ini akan membuat konstelasi pendukung pemerintah terlalu besar. Dan ini kurang sehat dalam demokrasi,” ujarnya.

Yang paling memungkinkan menurut Burhan adalah terjadi koalisi secara informal, dengan cara PDIP menurunkan nada atau tone kegarangan mereka sebagai oposisi.

“Kalau awalnya garang, tone-nya diturunkan. Secara formal tetap oposisi, tapi secara informal koalisi. Indikasinya sudah terlihat, mulai dari pencalonan Kapolri dan Jaksa Agung beberapa waktu lalu,” lanjutnya.

“PDIP tidak akan jual habis-habisan. Cara mengkompensasinya dengan menitipkan profesional yang dekat dengan PDIP,” tutup Burhan.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
AYAM BAKAR KQ 5, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Intelek Banal Kampus Milenial

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (9/12/2107). Esai ini karya Adi Putra Surya Wardhana, alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah adiputra.48697@gmail.com. Solopos.com, SOLO¬†— Beberapa waktu lalu beberapa kawan yang menempuh…